BACAAJA, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang sejak awal digadang-gadang jadi salah satu program besar pemerintah kini mulai masuk radar serius Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukan karena programnya dianggap tidak penting, melainkan karena nilai anggarannya yang super besar dinilai menyimpan banyak titik rawan kalau pengelolaannya belum benar-benar siap.
Sorotan itu terutama mengarah ke Badan Gizi Nasional atau BGN, lembaga yang tergolong masih sangat baru tetapi langsung memegang kendali program nasional dengan nilai dana fantastis. Di tengah besarnya harapan publik terhadap program makan gratis, muncul juga kekhawatiran soal kesiapan sistem yang menopang proyek jumbo tersebut.
Kekhawatiran itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, saat agenda media gathering di kawasan Anyer pada Rabu, 20 Mei 2026. Dalam pernyataannya, ia mengaku cukup cemas melihat lembaga yang belum sepenuhnya matang justru langsung mengelola anggaran dalam jumlah raksasa.
Menurut Aminudin, tantangan terbesar bukan sekadar soal pembagian makanan gratis, tetapi bagaimana tata kelola anggaran bisa berjalan aman, transparan, dan tidak bocor di tengah organisasi yang masih berproses membangun sistem internalnya sendiri. Ia menilai usia BGN yang masih sangat muda membuat banyak aspek penting belum benar-benar siap.
Mulai dari regulasi, struktur organisasi, hingga infrastruktur internal disebut masih dalam tahap penyesuaian. Namun di saat bersamaan, lembaga itu sudah harus mengemban program nasional dengan nilai dana yang luar biasa besar. Situasi inilah yang menurut KPK cukup berisiko jika tidak diawasi sejak awal.
Aminudin bahkan menggambarkan besarnya anggaran MBG dengan ilustrasi sederhana namun mencolok. Ia menyebut jika dana tersebut disusun dalam bentuk pecahan Rp100 ribu, jumlahnya bisa memenuhi satu ruangan penuh. Gambaran itu langsung membuat publik membayangkan betapa besarnya uang negara yang dipertaruhkan dalam program tersebut.
Untuk tahun 2025 saja, anggaran program MBG disebut mencapai sekitar Rp85 triliun. Sementara pada tahun 2026 nilainya melonjak jauh lebih tinggi hingga menyentuh Rp268 triliun. Angka itu membuat MBG menjadi salah satu program dengan anggaran terbesar dalam skala nasional saat ini.
Besarnya dana tersebut membuat KPK merasa perlu turun melakukan kajian sekaligus pengawasan lebih ketat. Sebab ketika sebuah proyek memiliki anggaran sangat besar, peluang terjadinya penyimpangan biasanya ikut membesar apabila sistem pengawasan belum kuat.
Aminudin menilai risiko fraud atau praktik korupsi memang secara alami meningkat ketika proyek besar dijalankan dalam kondisi regulasi yang belum sepenuhnya matang. Apalagi program ini melibatkan banyak pihak lintas sektor yang proses koordinasinya tentu tidak sederhana.
Program MBG sendiri memang bukan proyek kecil yang hanya melibatkan satu kementerian. Dalam pelaksanaannya, program ini berkaitan dengan banyak lembaga mulai dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hingga pemerintah daerah dan berbagai institusi lain di lapangan.
Kerumitannya makin terasa karena sumber pembiayaan program ternyata juga ikut mengambil porsi dari sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Situasi ini sempat memunculkan keluhan dari sejumlah pihak yang merasa alokasi anggaran di sektornya ikut terdampak.
Aminudin bahkan menirukan percakapan dengan sejumlah rekannya dari sektor pendidikan yang mempertanyakan mengapa anggaran mereka ikut dipakai untuk program tersebut. Meski begitu, ia menegaskan bahwa itu merupakan keputusan kebijakan negara yang harus dijalankan, selama pelaksanaannya tetap benar dan tidak disalahgunakan.
Kekhawatiran KPK ternyata bukan sekadar opini spontan. Lembaga antirasuah itu sebelumnya juga sudah merilis dokumen Kajian Tata Kelola Program MBG yang membedah berbagai potensi masalah dalam implementasi program tersebut.
Dalam kajian itu, KPK menilai program strategis nasional yang masuk dalam RPJMN 2025–2029 tersebut belum sepenuhnya dibarengi kerangka regulasi yang kuat. Mekanisme pengawasan lintas sektor juga dianggap masih belum jelas dan berpotensi menimbulkan banyak celah di lapangan.
KPK melihat regulasi pelaksanaan MBG saat ini belum cukup mampu mengatur tata kelola mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan secara menyeluruh. Akibatnya, ada risiko tumpang tindih kewenangan maupun lemahnya kontrol di beberapa titik penting.
Pendekatan yang terlalu terpusat pada BGN juga dinilai bisa memunculkan masalah baru. Sebab pemerintah daerah yang sebenarnya memahami kondisi wilayah justru dianggap kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan teknis di lapangan.
Dampaknya, mekanisme check and balances dikhawatirkan menjadi lemah. Penentuan mitra, lokasi dapur, hingga pengawasan distribusi makanan bisa rawan konflik kepentingan apabila seluruh kewenangan terlalu terkonsentrasi di satu pihak.
KPK juga menyoroti belum jelasnya Standar Operasional Prosedur atau SOP di beberapa bagian penting program. Ketika aturan teknis belum matang sementara anggaran sudah berjalan besar, situasi seperti itu dianggap sangat berisiko memunculkan penyimpangan.
Selain itu, skema pelaksanaan melalui mekanisme Bantuan Pemerintah atau Banper juga dianggap memiliki potensi memperpanjang rantai birokrasi. Semakin panjang rantai distribusi anggaran, semakin besar pula kemungkinan munculnya praktik rente atau pemotongan biaya di tengah jalan.
Kondisi tersebut berpotensi mengurangi porsi dana yang seharusnya digunakan langsung untuk kebutuhan pangan peserta didik, ibu hamil, dan ibu menyusui yang menjadi sasaran utama program MBG. Artinya, kualitas makanan dan nilai gizi bisa ikut terdampak apabila sistemnya tidak diawasi ketat.
KPK juga mencatat masih lemahnya aspek transparansi dalam program ini. Mulai dari proses verifikasi yayasan mitra hingga pelaporan penggunaan dana disebut masih menyimpan banyak titik yang perlu diperbaiki agar tidak membuka peluang laporan fiktif maupun praktik mark-up.
Di lapangan, dampak lemahnya tata kelola bahkan mulai terlihat dari munculnya sejumlah kasus keracunan makanan di beberapa daerah. KPK menilai hal itu dipicu oleh dapur yang belum memenuhi standar teknis, ditambah pengawasan keamanan pangan yang masih minim.
Pelibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dinas kesehatan daerah disebut masih belum maksimal dalam pengawasan kualitas makanan. Padahal keamanan pangan menjadi aspek paling penting dalam program makan gratis berskala nasional seperti ini.
Sebagai langkah perbaikan, KPK mendesak pemerintah segera menyusun regulasi yang lebih kuat minimal setingkat Peraturan Presiden atau Perpres. Regulasi itu dinilai penting agar pembagian tugas antar lembaga menjadi lebih jelas dan tidak saling tumpang tindih.
KPK juga meminta mekanisme Banper ditinjau ulang agar tidak memicu praktik rente yang akhirnya merugikan kualitas layanan program. Selain itu, pendekatan pelaksanaan juga diusulkan lebih kolaboratif dengan melibatkan pemerintah daerah secara lebih aktif.
Tidak hanya itu, SOP penentuan mitra diminta dibuat lebih transparan dan terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan publik. Sistem pelaporan keuangan juga didorong dibuat lebih baku supaya potensi laporan fiktif maupun penggelembungan anggaran bisa ditekan sejak awal.
Pada akhirnya, KPK menilai program MBG memang punya tujuan besar yang baik untuk masyarakat. Namun dengan anggaran ratusan triliun rupiah dan pelaksanaan yang sangat luas, pengawasan ketat dianggap menjadi harga mati agar program ini tidak berubah menjadi ladang masalah baru di kemudian hari. (*)
