Baca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.co
  • Info
    • Ekonomi
      • Sirkular
    • Hukum
    • Olahraga
      • Sepak Bola
    • Pendidikan
    • Politik
      • Daerah
      • Nasional
  • Unik
    • Kerjo Aneh-aneh
    • Lakon Lokal
    • Tips
    • Viral
    • Plesir
  • Opini
  • Tumbuh
  • Fokus
Reading: KPK Bidik Dugaan Markup Sepatu Sekolah Rakyat: Kita sedang Pelajari
Baca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.co
Follow US
  • Info
  • Unik
  • Opini
  • Tumbuh
  • Fokus
© 2025 Bacaaja.co
Info

KPK Bidik Dugaan Markup Sepatu Sekolah Rakyat: Kita sedang Pelajari

R. Izra
Last updated: Mei 6, 2026 10:17 am
By R. Izra
2 Min Read
Share
BIDIK KASUS - Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
SHARE

BACAAJA, JAKARTA — Anggaran sepatu buat siswa Sekolah Rakyat tiba-tiba jadi bahan omongan publik. Nilainya nggak kecil: Rp 27 miliar. Kalau dirata-rata, sekitar Rp700 ribu per pasang. Netizen? Langsung curiga.

Sorotan itu sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, bilang pihaknya mulai mencermati isu ini, terutama dari sisi pencegahan korupsi.

“Kalau dalam konteks pencegahan, bisa,” ujarnya di Istana, Selasa (5/5/2026).

Bacaaja: Sekolah Rakyat Segera Masuki Tahap Belajar, Seragam dan Laptop Siap Dibagikan
Bacaaja: Anggaran Jumbo MBG Disorot, KPK Bilang Rawan, Ah Berani?

Tapi, KPK nggak mau fokus sempit cuma ke harga sepatu. Mereka lagi lihat gambaran besarnya.

“Kita sedang mempelajari seluruh proses, bukan hanya soal sepatu atau kaus kaki, tapi keseluruhan,” lanjut Agus.

Kenapa jadi ribut?

Masalahnya ada di angka. Total 39.345 pasang sepatu dengan estimasi Rp 700 ribu per pasang bikin publik bertanya-tanya: wajar nggak sih?

Di tengah situasi sensitif soal anggaran negara, angka segitu langsung dianggap “red flag” oleh sebagian masyarakat.

Dari sisi pemerintah, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul langsung kasih klarifikasi.

Menurut dia, angka Rp 27 miliar itu baru perencanaan awal, bukan harga yang sudah fix.

“Proses pengadaan ini nanti dilelang terbuka, dan hasilnya pasti lebih murah,” jelasnya.

Artinya, harga Rp 700 ribu per pasang itu belum tentu jadi harga akhir. Bisa turun, tergantung hasil lelang.

Ia juga mengaku nggak terlalu mendalami teknis lelang, tapi optimistis hasil akhirnya bakal lebih efisien.

Meski masih tahap rencana, Gus Ipul sudah kasih peringatan tegas ke jajarannya di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nggak boleh ada permainan.

“Nggak boleh ada lobi, titipan, rekayasa. Proses harus bersih,” tegasnya.

Kasus ini belum masuk tahap pelanggaran, tapi sudah masuk radar pengawasan. KPK lagi ngintip dari jauh, sementara Kemensos bilang semuanya masih on track dan transparan.

Di era sekarang, satu angka bisa langsung viral. Tinggal nanti dibuktikan: beneran efisien, atau malah jadi masalah. (*)

You Might Also Like

Peradi SAI Semarang Dukung Larangan Anak Punya Akun Medsos, Cegah Paparan Radikalisme

Aksi Damai MPBI di Tugu Jogja: Indonesia Damai, Pekerja Buruh Sejahtera

Puluhan Tahun Mengajar Ngaji, Tiga Guru Madin di Semarang Dapat Hadiah Umrah

Ari Bersyukur Ada Pengobatan Gratis di Dapur Marhaen: Jadi Tahu Apa yang Harus Diperhatikan

Wali Kota Solo Ajak Dapur MBG Belanja ke Pasar Tradisional: Biar Ekonominya Muter!

TAGGED:headlineKPKpengadaan sepatusekolah rakyatsepatu sekolah rakyat
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp
Previous Article Efek Tinju “Low Blow” Amien Rais
Next Article Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menemui massa aksi saat peringatan Haru Buruh Internasional atau May Day di depan kantor Gubernuran, Semarang, Jumat (1/5/2026). (dul) TPPD Jateng Resmi Dibubarin, Pengamat Singgung Beban Anggaran

Ikuti Kami

FacebookLike
InstagramFollow
TiktokFollow

Must Read

Jangan Asal Klik! Anak SMP Temanggung Diingatkan, Radikalisme Bisa Menyelinap Lewat Medsos dan Gim Online

Jelang Penetapan UMP-UMK 2027, Buruh Curhat ke Ahmad Luthfi

DWS Soroti Penyadapan Prabowo, Sebut Mengarah ke Makar jika Unsur Pidana Terpenuhi

Ilustrasi upah buruh yang belum mencukupi kebutuhan hidup layak (KHL).

Buruh Jateng Desak Perubahan Kebijakan 2027: Upah Layak Bukan Bonus!

Kader Posyandu Diminta Bantu Deteksi Stunting dan Anak Putus Sekolah

- Advertisement -
Ad image

You Might Also Like

AMANKAN WNA: Petugas Imigrasi mengamankan warga negara Ghana berinisial GKF (berrompi oranye) karena melanggar aturan keimigrasian. (ist)
Hukum

Tak Kuat Beli Tiket Pulang, WNA Pemain Tarkam Bayaran Ditahan di Rudenim

Oktober 7, 2026
Info

Polrestabes Semarang Bagikan Paket Sembako ke Eks Napiter

Maret 18, 2026
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah Ahmad Aziz. (Ist)
Info

Jateng PHK Massal Lagi! 756 Pekerja SGS Kehilangan Pekerjaan

September 1, 2026
SIDANG KORUPSI--Bupati Pati nonaktif, Sudewo (baju batik) bersalaman sambil tersenyum usai sidang di Tipikor, Senin (15/6/2026). (bae)
Hukum

Kelakuan Sudewo, Simpanan Tumpukan Dolar di Rumah Tak Dicantumkan dalam LHKPN

Juli 20, 2026

Diterbitkan oleh PT JIWA KREASI INDONESIA

  • Kode Etik Jurnalis
  • Redaksi
  • Syarat Penggunaan (Term of Use)
  • Tentang Kami
  • Kaidah Mengirim Esai dan Opini
Reading: KPK Bidik Dugaan Markup Sepatu Sekolah Rakyat: Kita sedang Pelajari
© Bacaaja.co 2026
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?