BACAAJA, SEMARANG- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi menjadikan Jateng sebagai contoh nasional dalam penerapan ekosistem halal yang terintegrasi.
Penilaian ini bukan tanpa alasan. Pemprov Jateng dinilai gercep karena sudah memasukkan konsep pariwisata ramah muslim dan ekonomi syariah ke dalam rencana jangka panjang pembangunan daerah.
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan terang-terangan bilang kalau langkah Jateng bisa jadi standar buat daerah lain. “Mulai dari perhatian ke Rumah Potong Hewan, pengawasan UMKM, sampai pengembangan desa wisata halal, semuanya jalan,” ujarnya saat menerima audiensi Wagub Jateng, Taj Yasin Maimoen, di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Baca juga: 576 Ribu UMKM Ditarget Kantongi Sertifikat Halal
Nggak cuma itu, Jateng juga dinilai unggul dalam pengawasan layanan gizi. Dari lebih 4.000 Satuan Pelayanan Penyelenggara Gizi (SPPG), sebanyak 4.211 di antaranya sudah mengantongi sertifikat halal. Artinya, standar yang diterapkan bukan cuma soal bersih dan sehat, tapi juga sudah masuk ke aspek halal sesuai instruksi nasional.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Jateng bahkan sudah nyiapin hibah tanah dan bangunan buat kantor perwakilan BPJPH di daerah. Harapannya, layanan sertifikasi halal bisa makin dekat dan gampang diakses pelaku usaha. “Ini komitmen yang luar biasa. Harapannya bisa ditiru daerah lain,” kata Haikal.
Motor Ekonomi
Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin, atau yang akrab disapa Gus Yasin, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar proyek sesaat.
Menurutnya, pengembangan ekosistem halal sudah masuk dalam roadmap pembangunan 2027 dengan fokus pada pariwisata berkelanjutan yang ramah muslim sebagai salah satu motor ekonomi.
“Kami ingin kesadaran masyarakat dan pelaku usaha soal standar halal terus meningkat,” jelasnya. Strateginya pun cukup komprehensif. Mulai dari penguatan regulasi, pendampingan UMKM, sampai pengawasan produk yang beredar di masyarakat.
Baca juga: Cari Hotel Halal? Pemprov Jateng Siapkan Label
Salah satu tantangan terbesar memang ada di sertifikasi halal untuk UMKM. Keterbatasan anggaran daerah sering jadi batu sandungan. Tapi Jateng coba muter otak. Lewat skema kolaborasi, perusahaan-perusahaan besar diajak jadi “orang tua asuh” buat UMKM.
Mereka bakal bantu dari sisi biaya sampai proses sertifikasi. “Kalau anggaran sudah mentok, kami cari cara lain. Salah satunya gandeng perusahaan untuk bantu UMKM,” kata Gus Yasin.
Jateng boleh jadi role model ekosistem halal nasional. Tapi PR berikutnya lebih tricky: jangan sampai label “halal” cuma kencang di sertifikat, tapi masih pelan terasa di kesejahteraan pelaku usahanya. (tebe)
