BACAAJA, SEMARANG- Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi lagi-lagi ngasih pesan yang cukup “nendang” ke jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Intinya jelas: kalau mau daerah maju, BUMD harus lebih kreatif buat ngejar Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pesan itu disampaikan langsung saat dirinya memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tiga BUMD milik Pemprov Jateng, Senin (27/4/2026). Tiga perusahaan yang ikut “duduk bareng” hari itu adalah PT Jateng Agro Berdikari, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah, dan PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan.
Baca juga: 119 SPPG di Jateng Gandeng BUMDes dan Koperasi
Menurut Luthfi, kondisi fiskal pemerintah daerah yang terbatas harus dijawab dengan inovasi, bukan alasan. Artinya, BUMD nggak boleh jalan di tempat, harus berani bikin terobosan biar tetap relevan dan kompetitif.
“Saat ada keterbatasan fiskal, yang diandalkan adalah kreativitas,” tegasnya. Nggak cuma itu, Luthfi juga mendorong BUMD buat lebih aktif kolaborasi. Nggak bisa kerja sendirian, harus gandeng banyak pihak.
Berani Eksekusi
Mulai dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jateng, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), sampai Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Menurutnya, potensi bisnis di Jateng itu besar banget, tinggal bagaimana BUMD bisa jeli melihat peluang dan berani mengeksekusi.
Yang paling tegas, Luthfi nggak ragu kasih warning: kalau pengelolaan BUMD nggak efektif, siap-siap dievaluasi. Jabatan bukan jaminan aman. “Tidak peduli komisaris atau direktur utama, selama tidak efektif akan kami evaluasi,” tandasnya.
Meski begitu, bukan berarti semua BUMD disorot negatif. Dalam RUPS tersebut, Luthfi juga mengapresiasi kinerja beberapa BUMD yang sudah menunjukkan hasil. Salah satunya PT Jateng Agro Berdikari yang dinilai aktif ikut menjaga stabilitas harga lewat program pangan murah, operasi pasar, hingga pengembangan kios di berbagai daerah.
Baca juga: Nggak Bisa Lagi Andelin Pajak Kendaraan, Jateng Mulai Cari “Sumber Cuan” Baru
Langkah-langkah seperti itu dinilai bukan cuma berdampak ke bisnis, tapi juga langsung dirasakan masyarakat, dan itu yang diharapkan dari keberadaan BUMD.
Karena di tengah kondisi serba terbatas, yang dibutuhkan bukan sekadar “perusahaan milik daerah”, tapi perusahaan yang benar-benar berasa milik daerah. Kalau cuma ada nama tanpa kontribusi, ya bedanya tipis sama papan nama kosong di pinggir jalan. (tebe)
