BACAAJA, JAKARTA – Suasana politik yang seharusnya dijaga tetap adem justru terasa makin panas gara-gara pernyataan yang datang dari dalam lingkar kekuasaan sendiri. Hal ini disorot oleh Ray Rangkuti yang menilai publik dibuat bingung dengan narasi yang muncul belakangan ini.
Menurut Ray, pernyataan dari pihak pemerintah justru kontradiktif. Di satu sisi, ada ajakan untuk menjaga stabilitas, tapi di sisi lain muncul isu-isu besar seperti dugaan upaya kudeta yang bikin suasana makin tegang.
Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap ucapan Hashim Djojohadikusumo yang menyebut adanya upaya kudeta terhadap Presiden Prabowo Subianto. Narasi ini langsung menyita perhatian karena dinilai cukup serius dan sensitif.
Ray melihat ada yang janggal dari cara isu ini disampaikan ke publik. Ia menilai, kalau memang ingin menjaga situasi tetap kondusif, seharusnya pernyataan yang keluar juga mendukung suasana tersebut, bukan malah memperkeruh.
“Banyak pernyataan dari pemerintah yang justru membuat suasana politik tidak kondusif,” ungkap Ray dalam keterangannya. Ia menilai narasi seperti ini berpotensi memicu kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu.
Lebih jauh, ia menyoroti dampaknya terhadap sektor ekonomi, khususnya investasi. Dalam pandangannya, stabilitas politik adalah salah satu faktor utama yang dilihat investor sebelum menanamkan modal.
Jika pejabat sendiri sering melontarkan kekhawatiran soal keamanan politik, menurutnya, itu bisa jadi sinyal negatif bagi dunia usaha. Investor bisa ragu untuk masuk karena melihat adanya potensi ketidakstabilan.
Ray bahkan mempertanyakan siapa yang akan merasa nyaman berinvestasi di negara yang pejabatnya sendiri sering mengungkap rasa takut terhadap situasi politik di dalam negeri.
Padahal, jika melihat komposisi kekuatan politik saat ini, ia menilai posisi pemerintahan cukup solid. Dukungan di parlemen disebut mencapai sekitar 82 persen, yang menunjukkan dominasi koalisi pemerintah.
Tidak hanya itu, ia juga menilai institusi seperti TNI dan Polri berada dalam posisi yang solid di bawah komando kepala negara. Kondisi ini seharusnya memperkuat stabilitas, bukan malah memunculkan kekhawatiran.
Dari sisi sosial, dukungan juga datang dari berbagai organisasi keagamaan. Dengan kombinasi kekuatan politik dan sosial seperti itu, Ray menilai sulit membayangkan adanya upaya kudeta yang nyata.
Karena itu, ia mempertanyakan dasar dari narasi yang berkembang. Menurutnya, jika semua elemen sudah kuat dan solid, lalu apa yang sebenarnya dikhawatirkan?
Ia juga menyinggung soal munculnya kecurigaan terhadap kelompok intelektual. Dalam beberapa kasus, narasi makar bahkan diarahkan kepada pihak yang tidak memiliki basis massa atau kekuatan politik signifikan.
Bagi Ray, hal ini justru menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin seseorang tanpa dukungan partai, massa, atau organisasi bisa dianggap sebagai ancaman serius bagi negara?
Pandangan ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara realitas kekuatan politik dan narasi yang dibangun ke publik. Di satu sisi pemerintah terlihat kuat, di sisi lain muncul kekhawatiran yang terkesan berlebihan.
Situasi seperti ini, menurutnya, bisa berdampak pada persepsi publik. Masyarakat bisa merasa cemas, bahkan ketika kondisi sebenarnya tidak seburuk yang dibayangkan.
Ia mengingatkan bahwa komunikasi publik dari pejabat punya pengaruh besar. Setiap pernyataan bisa membentuk opini, bahkan menentukan arah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Karena itu, ia berharap ada kehati-hatian dalam menyampaikan isu-isu sensitif. Terutama yang berkaitan dengan keamanan politik dan stabilitas negara.
Ray juga menekankan pentingnya konsistensi pesan. Jika pemerintah ingin menjaga stabilitas, maka narasi yang disampaikan juga harus selaras dengan tujuan tersebut.
Di tengah dinamika politik yang terus bergerak, ia mengajak semua pihak untuk lebih bijak dalam menyikapi situasi. Tidak semua hal perlu dibesar-besarkan, apalagi jika belum jelas dasar dan faktanya.
Menurutnya, menjaga kepercayaan publik jauh lebih penting daripada membangun narasi yang justru memicu kekhawatiran.
Di akhirnya, isu ini bukan hanya soal benar atau tidaknya dugaan kudeta, tapi bagaimana cara pemerintah mengelola komunikasi di tengah situasi yang sensitif.
Jika tidak hati-hati, kata Ray, bukan tidak mungkin narasi yang dimaksudkan untuk waspada justru berubah jadi sumber kegaduhan baru di ruang publik. (*)
