BACAAJA, JAKARTA– Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai alasan tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan tidak bisa dijadikan pembelaan bagi seorang kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
Pernyataan itu merespons pengakuan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang menyebut dirinya tidak cukup memahami aspek hukum pemerintahan daerah setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menurut Bima, seseorang yang memutuskan maju sebagai kepala daerah seharusnya sudah memiliki bekal pengetahuan tentang kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. “Karena kepala daerah itu pimpinan tertinggi birokrasi di daerah. Bukan hanya harus menguasai, tapi juga mengendalikan dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya pemerintahan,” kata Bima, Jumat (6/3/2026).
Baca juga: Pengakuan Menggelikan Fadia Arafiq saat Diperiksa KPK: Saya Pedangdut, Bukan Birokrat
Ia menambahkan, bila latar belakang seseorang bukan dari dunia pemerintahan atau politik, maka yang bersangkutan harus cepat belajar. Menurutnya, kepala daerah tidak bisa hanya menyerahkan semua urusan kepada Sekretaris Daerah (Sekda).
“Sekda itu menjalankan perintah dan mengoordinasikan kebijakan. Tapi tanggung jawab tetap di kepala daerah,” ujarnya. Bima juga mengingatkan bahwa jabatan kepala daerah seharusnya dipandang sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bukan sebagai cara mencari keuntungan pribadi.
“Jabatan kepala daerah itu pengabdian, bukan mata pencaharian. Kontribusi untuk rakyat, bukan untuk memperkaya diri,” tegasnya.
Tunjuk Plt
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menunjuk Wakil Bupati Pekalongan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati untuk memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Pekalongan tetap berjalan.
Kasus yang menjerat Fadia dibongkar KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (3/3/2026) dini hari. Ia diduga terlibat dalam korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan proyek pengadaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan periode anggaran 2023-2026.
Dalam penyelidikan, KPK menemukan perusahaan bernama PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) yang didirikan oleh suami Fadia, Mukhtaruddin Ashraff Abu, bersama anaknya Muhammad Sabiq Ashraff. Perusahaan tersebut aktif menjadi vendor dalam berbagai proyek pengadaan di Pemkab Pekalongan.
Baca juga: Berompi Oranye, Fadia Bantah Terjerat OTT: “Demi Allah, Enggak Ada Serupiah pun”
Sepanjang 2023-2026, perusahaan itu menerima transaksi hingga Rp46 miliar dari berbagai kontrak pengadaan. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp22 miliar digunakan untuk membayar gaji tenaga outsourcing.
Namun sisanya diduga dinikmati dan dibagikan kepada keluarga Fadia dengan total mencapai sekitar Rp19 miliar. Saat ini Fadia telah ditahan di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih untuk masa penahanan awal selama 20 hari hingga 23 Maret 2026.
Di tengah kasus ini, pesan dari pemerintah pusat terdengar cukup jelas: jadi kepala daerah itu bukan sekadar soal menang pemilu. Kalau urusan hukum saja masih terasa asing, bisa-bisa jabatan yang seharusnya untuk mengabdi malah berubah jadi tiket menuju ruang tahanan. (tebe)
