BACAAJA, KALIMANTAN TIMUR – Di tengah ramainya sorotan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Gubernur Rudy Mas’ud akhirnya buka suara. Kali ini bukan soal anggaran atau polemik kendaraan dinas, melainkan soal bagaimana wajah Kalimantan Timur digambarkan di ruang publik. Menurutnya, pemberitaan yang beredar belakangan terasa lebih sibuk menampilkan sisi negatif ketimbang capaian yang sudah dikerjakan.
Rudy menilai arus informasi saat ini berjalan sangat cepat, tapi belum tentu seimbang. Ketika isu kontroversial muncul, kabarnya langsung menyebar ke mana-mana. Namun saat ada kemajuan pembangunan atau indikator positif daerah, gaungnya dinilai jauh lebih pelan bahkan nyaris tak terdengar.
Dalam pandangannya, kondisi seperti ini bisa membentuk persepsi yang timpang. Masyarakat akhirnya lebih sering melihat masalah daripada hasil kerja. Padahal menurut Rudy, Kalimantan Timur sedang bergerak dan punya banyak pencapaian yang layak diketahui publik.
Salah satu yang paling ia soroti adalah posisi Kalimantan Timur dalam Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Ia menyebut provinsinya berada di jajaran empat besar nasional, sebuah capaian yang menurutnya jarang diangkat ke permukaan.
Rudy mengatakan, posisi itu berada setelah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepulauan Riau. Baginya, angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi gambaran bahwa kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat Kaltim terus menunjukkan perkembangan.
Ia tampak heran karena kabar seperti itu tidak ramai dibicarakan. Menurutnya, berita soal kemajuan daerah semestinya juga mendapat ruang yang layak, sama seperti kritik yang terus muncul setiap hari.
Bagi Rudy, persoalan ini bukan sekadar urusan citra pribadi atau pemerintah daerah. Ia menilai dampaknya lebih luas karena Kalimantan Timur kini memegang peran strategis sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Jika narasi yang terus beredar hanya sisi buruk, ia khawatir kepercayaan terhadap daerah ikut terganggu. Investor bisa ragu, masyarakat luar punya kesan negatif, dan peluang pembangunan jangka panjang ikut terdampak.
Karena itu, Rudy meminta agar keseimbangan informasi dijaga. Kritik tetap penting, pengawasan publik juga dibutuhkan, tetapi perkembangan positif menurutnya jangan sampai tenggelam begitu saja.
Ia bahkan memberi contoh hal-hal yang menurutnya layak jadi berita besar. Misalnya hotel yang lama mati suri kini kembali hidup, atau jembatan yang bertahun-tahun tidak berfungsi sekarang sudah tersambung dan bisa dimanfaatkan warga.
Menurut Rudy, kisah seperti itu punya efek membangun semangat publik. Orang melihat bahwa ada perubahan nyata di lapangan, bukan hanya ribut soal polemik dan konflik.
Di sisi lain, ia juga menanggapi keluhan jurnalis soal akses peliputan yang sempat dibatasi setelah demonstrasi besar di Kalimantan Timur. Isu ini ikut ramai karena sejumlah wartawan merasa komunikasi pemerintah sedang tidak terbuka.
Rudy menjelaskan bahwa di internal pemerintah provinsi memang ada perbedaan pendekatan. Sebagian pihak ingin seluruh informasi disampaikan lewat juru bicara agar lebih tertata dan tidak menimbulkan salah tafsir.
Namun Rudy mengaku punya gaya berbeda. Ia justru merasa komunikasi langsung dengan media lebih efektif dan lebih natural. Menurutnya, wartawan juga cenderung lebih suka mendapat jawaban langsung daripada lewat perantara.
Pernyataan itu menunjukkan adanya dinamika di tubuh birokrasi sendiri. Satu sisi ingin serba terstruktur lewat jubir, sisi lain ingin komunikasi lebih spontan dan terbuka. Tarik-menarik model seperti ini sering terjadi dalam pemerintahan modern.
Meski begitu, penggunaan juru bicara sebenarnya punya tujuan jelas. Informasi yang keluar diharapkan sudah terverifikasi, punya konteks lengkap, dan tidak memicu kesalahpahaman di masyarakat.
Masalahnya, di era digital sekarang, publik sering menuntut respons cepat. Ketika penjelasan terlalu lama keluar, ruang kosong biasanya diisi spekulasi, opini liar, atau potongan informasi yang belum utuh.
Semua ini terjadi di tengah suasana politik daerah yang sedang panas. Sebelumnya, ribuan massa turun ke jalan di kawasan Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur membawa kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah.
Beberapa isu yang ramai dipersoalkan adalah anggaran rumah dinas gubernur yang disebut mencapai Rp25 miliar serta pengadaan kendaraan dinas mewah senilai Rp8,5 miliar. Di tengah dorongan efisiensi anggaran, angka itu memicu reaksi keras.
Dari sinilah debat soal media, transparansi, dan persepsi publik makin membesar. Sebagian menilai media hanya menjalankan fungsi kontrol, sementara pihak lain merasa capaian pembangunan ikut layak diberi panggung.
Pada akhirnya, pernyataan Rudy membuka diskusi yang lebih luas: apakah ruang publik hari ini terlalu mudah tersedot isu negatif, atau justru kritik keras muncul karena pemerintah belum cukup terbuka? Jawabannya mungkin ada di tengah-tengah.
Yang jelas, Kalimantan Timur kini sedang berada di bawah sorotan. Setiap langkah pemerintah akan dibaca detail, setiap keberhasilan akan diuji, dan setiap kekeliruan akan cepat viral. Tinggal bagaimana pemerintah menjawabnya dengan kerja nyata dan komunikasi yang lebih rapi. (*)
