BACAAJA, SEMARANG- Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan, penegakan hukum sebaiknya tidak langsung mengarah pada pemidanaan. Menurutnya, jika sebuah undang-undang memuat sanksi administrasi dan pidana, maka sanksi administrasi harus diprioritaskan lebih dulu.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam seminar hukum yang digelar Kepolisian Daerah Jawa Tengah di Semarang, Jumat (6/3/2026). Menurutnya, pendekatan tersebut merupakan implementasi prinsip ultimum remedium, yakni pemidanaan sebagai langkah terakhir dalam penegakan hukum.
Baca juga: Polda Jateng Bongkar Praktik Oplosan Gas Melon di Semarang
“Apabila dalam suatu undang-undang terdapat sanksi pidana dan sanksi administrasi, maka sanksi administrasi wajib didahulukan,” ujar pria yang akrab disapa Eddy Hiariej itu.
Ia menjelaskan, kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru membawa perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Sistem hukum kini tidak lagi hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga menekankan keadilan korektif dan keadilan restoratif.
Perubahan Paradigma
Perubahan paradigma tersebut juga berdampak pada sistem acara pidana. Pendekatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai bergeser dari model crime control menuju due process model, yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip utama dalam proses peradilan.
Karena itu, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan proses hukum berjalan adil, termasuk menjamin hak-hak tersangka, terdakwa, korban, penyandang disabilitas, anak, serta kelompok rentan lainnya.
Selain itu, Wamenkum juga mengingatkan pentingnya membaca KUHP baru secara bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Baca juga: Pria Tendang Kucing hingga Mati di Blora, Polda Jateng Kantongi Identitas Pelaku
Menurutnya, undang-undang tersebut memuat berbagai perubahan penting dalam sistem hukum pidana nasional. “Di dalam Undang-Undang Penyesuaian Pidana terdapat 55 item perubahan terhadap KUHP nasional,” katanya.
Pesannya sederhana: hukum tidak selalu harus keras sejak awal. Sebab jika setiap persoalan langsung dibawa ke pidana, ruang untuk memperbaiki kesalahan bisa semakin sempit, padahal tujuan hukum sejatinya bukan sekadar menghukum, tetapi juga memperbaiki. (tebe)
