BACAAJA, SEMARANG – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, meluruskan isu soal pengajuan tambahan anggaran besar ke DPR. Ia memastikan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) senilai Rp181 triliun yang diajukan kementeriannya bukan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penjelasan itu disampaikan usai rapat koordinasi program MBG di Semarang. Menurut Mu’ti, proposal tambahan anggaran tersebut saat ini masih menunggu keputusan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Meski begitu, ia menegaskan program MBG tetap berkaitan erat dengan program pendidikan yang dijalankan kementeriannya. Program ini bahkan dianggap bagian dari upaya membangun karakter siswa lewat kebiasaan hidup sehat.
“MBG punya kaitan langsung dengan program pendidikan karakter,” kata Mu’ti.
Ia menjelaskan program tersebut sejalan dengan konsep Tujuh Kebiasaan Indonesia Hebat yang sedang didorong pemerintah. Mulai dari bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, rajin belajar, aktif bermasyarakat, hingga tidur lebih awal.
Data terakhir dari kementerian menunjukkan program MBG sudah menjangkau sekitar 49,6 juta siswa dari total 53,3 juta pelajar di seluruh Indonesia. Artinya, sekitar 93 persen siswa sudah menerima manfaat program tersebut.
Sementara dari sisi sekolah, sekitar 288 ribu satuan pendidikan sudah ikut dalam program ini dari total lebih dari 434 ribu sekolah di Indonesia.
Kementerian juga mengklaim ada dampak positif dari program ini. Berdasarkan riset bersama Universitas Indonesia, MBG dinilai membantu siswa—terutama dari keluarga ekonomi rendah—mendapat akses makanan bergizi.
Selain itu, makan bersama di sekolah disebut bisa meningkatkan semangat belajar dan membuat siswa lebih menikmati waktu di sekolah.
Adapun tambahan anggaran Rp181 triliun yang diajukan kementerian akan dipakai untuk sejumlah program lain. Salah satunya revitalisasi sekitar 20 ribu sekolah yang kondisinya dinilai sudah memprihatinkan.
Program lain yang juga didorong adalah digitalisasi pendidikan, termasuk rencana distribusi panel interaktif digital ke lebih dari 325 ribu sekolah di seluruh Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan dukungan untuk guru. Mulai dari beasiswa kuliah bagi guru yang belum memiliki gelar sarjana, hingga tambahan insentif bagi guru honorer yang rencananya naik dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu. (*)
