BACAAJA, SEMARANG- Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Gubernur Ahmad Luthfi kembali menekankan pentingnya birokrasi bersih di wilayah Jawa Tengah.
“Kami menghormati penyidikan yang dilakukan KPK. Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat publik untuk menjalankan good governance,” ujar Luthfi usai Rakor Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (3/3/2026).
Baca juga: BREAKING NEWS: Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terjaring OTT KPK, Langsung Digiring ke Jakarta
Menurutnya, peristiwa ini harus jadi refleksi bersama. Ia mengaku sudah berulang kali mengingatkan para bupati dan wali kota agar menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan. “Kita harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan jalan tidak melanggar hukum. Tapi kembali ke personelnya masing-masing,” tegasnya.
Dugaan Suap
Sebelumnya, KPK mengamankan Fadia Arafiq bersama orang kepercayaan dan ajudannya dalam OTT di Semarang, Selasa (3/3/2026). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyebut, kasus tersebut terkait dugaan suap proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Para pihak langsung dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesuai prosedur, KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka. Kasus ini menambah daftar kepala daerah di Jateng yang tersandung OTT dalam waktu berdekatan. Publik pun kembali bertanya-tanya: kenapa pola ini terus berulang?
Baca juga: OTT Bupati Fadia Arafiq, Pemprov Jateng Pastikan Pemerintahan Pekalongan Tetap Berjalan
Bagi Gubernur Luthfi, jawabannya jelas. Integritas bukan sekadar slogan di spanduk rapat. Karena kalau “bersih-bersih birokrasi” cuma jadi jargon, bukan praktik, maka OTT bisa jadi agenda rutin, bukan lagi kejutan. (tebe)
