BACAAJA, SEMARANG- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah mencatat, sepanjang 2025 ada 361 bencana yang melanda wilayah Jateng. Dari jumlah itu, banjir dan tanah longsor jadi penyumbang terbesar.
Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Jateng, Muhammad Chomsul, menyebut tren kebencanaan sepanjang 2025 cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. “Kalau dilihat secara umum, kejadiannya memang lebih banyak dibanding 2024,” kata Chomsul saat dihubungi, Jumat (2/1/2026).
Berdasarkan data BPBD, total tercatat 2.711 kejadian bencana sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2025 pukul 19.00 WIB. Dari angka itu, 137 kejadian merupakan banjir, 114 cuaca ekstrem, dan 43 tanah longsor.
Menurut Chomsul, banjir dan longsor memang sudah jadi karakteristik kebencanaan di Jawa Tengah. Selain itu, sepanjang 2025 juga tercatat 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan, 16 kebakaran gedung dan permukiman, 16 kekeringan, satu kegagalan teknologi, serta satu gempa bumi.
Baca juga: Nataru Bukan Cuma Macet, Wakapolda Jateng Ingatkan Ancaman Bencana
Tak cuma jumlah kejadian, dampaknya juga terasa lebih berat. Korban jiwa pada 2025 tercatat meningkat, terutama akibat dua kejadian longsor besar di Cilacap dan Banjarnegara.
Ia merinci, longsor di Petungkriyono, Pekalongan, menyebabkan 25 orang meninggal dunia dan satu orang hilang. Di Cilacap, tercatat 23 orang meninggal dan dua orang hilang. Sementara di Banjarnegara, 28 orang meninggal dan 11 orang hilang.
Langkah Antisipasi
Menghadapi potensi cuaca ekstrem yang diprediksi memuncak pada Januari–Februari 2026, BPBD Jateng mengaku sudah melakukan langkah antisipasi sejak Oktober 2025. “Kami sudah rapat koordinasi lintas sektor dengan OPD terkait dan BPBD kabupaten/kota untuk kesiapan personel dan peralatan,” jelasnya.
BPBD Jateng juga telah menerbitkan surat edaran Gubernur terkait kesiapsiagaan bencana. Status siaga darurat pun ditetapkan di tingkat provinsi serta puluhan kabupaten/kota, lengkap dengan posko siaga bencana 24 jam di 35 daerah.
Langkah lain yang dilakukan adalah penyebaran informasi peringatan dini dari BMKG ke masyarakat melalui grup WhatsApp, media sosial, dan berbagai kanal informasi lainnya.
Untuk mitigasi jangka panjang, Chomsul menyebut Jawa Tengah sudah memiliki Kajian Risiko Bencana (KRB) di tingkat provinsi, sementara sekitar 70 persen kabupaten/kota juga telah menyusun kajian serupa.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Jateng: Jangan Ada Korban Bencana yang Telantar
“KRB ini kami update tiap lima tahun. Jadi daerah rawan banjir dan longsor sudah terpetakan,” ujarnya. BPBD pun mengimbau masyarakat agar tetap waspada, terutama yang tinggal di wilayah rawan bencana.
Warga diminta rutin memantau peringatan dini dari BMKG dan BPBD, serta menyiapkan langkah kesiapsiagaan. “Paling tidak tahu harus mengungsi ke mana kalau kondisi memburuk. Dan kalau ada kejadian, segera laporkan ke BPBD setempat,” katanya.
Jumlah 361 bencana dalam setahun mungkin terdengar kayak angka statistik. Tapi bagi warga Jateng, itu pengingat sederhana: di sini bukan cuma kalender yang rutin ganti, musim bencananya juga rajin datang tepat waktu. (tebe)
