BACAAJA, SEMARANG – Wacana pilkada dipilih lewat DPRD kembali dipanaskan. Partai Gerindra tampil di depan. Katanya sih demi efisiensi anggaran dan stabilitas politik. Tapi makin dibaca, makin kelihatan arahnya ke mana.
Di berbagai pemberitaan, Sekjen Gerindra Sugiono rajin menjelaskan soal mahalnya pilkada langsung. Menurutnya, sistem sekarang bikin ongkos politik membengkak dan kepala daerah tersandera modal.
Masalahnya, publik nggak lahir kemarin sore. Begitu wacana ini dilempar, banyak yang langsung baca arah anginnya. Ini bukan sekadar soal efisiensi, tapi soal kontrol.
Bacaaja: Partai Orba Ngotot Pilkada Balik ke DPRD, Ini Parpol yang Merapat Masuk Barisan
Bacaaja: Golkar Dukung Pilkada Lewat DPRD, Sepakat Usulan Cak Imin
Pengamat politik dari FISIP UIN Walisongo Semarang, Nur Syamsudin, melihat langkah Gerindra sebagai manuver politik yang sadar betul dengan peta kekuatan. Ada kepentingan lebih besar di baliknya.
“Ini tidak bisa dilihat hanya dari kacamata efisiensi anggaran atau teknis penyelenggaraan,” kata Nur, Senin (29/12/2025).
Menurut Nur, pilkada lewat DPRD menguntungkan partai besar yang sudah mapan. Gerindra termasuk. Kursi DPRD banyak, jaringan elite daerah rapi, kader loyal. Kalau pemilihan pindah ke parlemen daerah, pertarungan ikut pindah ke meja lobi.
Di skema ini, suara rakyat diganti suara fraksi. Yang menentukan bukan lagi baliho atau popularitas, tapi jumlah kursi dan kesepakatan politik. Prosesnya lebih sunyi, tapi justru lebih bisa dikendalikan.
Soal kendali ini yang paling penting. Pilkada langsung sering melahirkan kepala daerah yang merasa punya mandat langsung dari rakyat. Kadang nurut, kadang jalan sendiri. Buat partai, kondisi ini bikin repot.
Lewat DPRD, kepala daerah lahir dari mekanisme partai, otomatis loyalitasnya lebih mudah diikat.
“Dengan sistem ini, kaderisasi dan loyalitas politik lebih mudah dikontrol dari pusat partai,” jelasnya.
Nur juga menilai narasi efisiensi yang disampaikan Sugiono dan elite Gerindra lain hanyalah pintu masuk. “Efisiensi itu selling point ke publik,” katanya. Tujuannya biar wacana ini terdengar rasional, bukan sekadar rebutan kuasa.
Di sisi lain, Gerindra juga sedang membaca arah kepentingan partai-partai besar lain. Banyak yang diam-diam sepakat pilkada langsung terlalu mahal dan terlalu liar. Gerindra cuma kebagian peran sebagai pembuka jalan.
Jadi, dukungan pilkada lewat DPRD ini bukan langkah teknis. Ini strategi. Cara Gerindra memastikan kendali politik daerah tetap sejalan dengan pusat partai. (bae)
