BACAAJA, PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Fahmi M Hanif kembali menegaskan langkah seriusnya dalam memperjuangkan kesejahteraan guru madrasah non-ASN, khususnya mereka yang tergabung dalam PGSI. Gaya bicaranya santai namun tegas, memberi sinyal bahwa perjuangan ini bukan sekadar wacana. Kondisi fiskal daerah memang lagi seret, tapi Fahmi memastikan tambahan honor tetap digenjot lewat APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027.
Dalam acara Doa Bersama dan Ngobrol Bareng Masbup yang digelar PGSI di Pendapa Dipokusumo, Sabtu (29/11/2025), Fahmi menyampaikan bahwa guru-guru madrasah yang belum mengantongi status PPPK atau belum inpassing tetap harus diperjuangkan nasibnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah bakal maksimal mengupayakan apa pun yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Bupati Fahmi juga menyinggung bahwa perjuangan ini nggak cuma berhenti di daerah. Pemkab Purbalingga terus mengawal suara para guru hingga ke tingkat pusat. Mulai dari permintaan penambahan kuota PPPK khusus guru madrasah sampai peningkatan kuota Program Indonesia Pintar (PIP) di Kementerian Agama, semua terus didorong agar terealisasi.
Ia bahkan menyebut sudah siap menjalin komunikasi lebih intens dengan Anggota DPR RI Komisi VIII agar aspirasi guru-guru di Purbalingga bisa benar-benar didengar. Menurut Fahmi, PPPK adalah kebijakan pusat, makanya perjuangan harus bareng-bareng, nggak bisa cuma mengandalkan daerah.
Sementara itu, Kepala Kemenag Purbalingga Zahid Khasani juga turut memberi dukungan penuh. Zahid mengingatkan bahwa meski semangat ini besar, prosesnya tetap harus mengikuti regulasi pemerintah pusat. Guru-guru diimbau taat prosedur agar peluang lolos PPPK maupun memperoleh PIP bisa lebih besar.
Dengan komitmen yang terus digaungkan ini, harapan para guru madrasah non-ASN seolah makin dekat. Meski jalannya panjang, dukungan dari daerah hingga pusat menjadi titik terang yang membuat perjuangan ini terasa lebih nyata dan tidak berjalan sendirian. (*)
