BACAAJA, JAKARTA— Drama lama yang gak pernah selesai, lahan sawit ilegal masih aja jadi bom waktu di Indonesia. Rapat Komisi II DPR bareng Menteri ATR/BPN Nusron Wahid malah jadi panggung kritik pedas yang gak ada ampun. Soalnya, lahan sawit seluas 3,1 juta hektar yang katanya sudah disita negara malah masih mangkrak, gak jelas kapan bakal diselesaikan.
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, nggak segan-segan menyebut Menteri Nusron lamban bahkan cenderung abai soal tindak lanjut lahan sawit ilegal ini. Kata Rifqi;
“Pak Presiden Prabowo sudah perintahkan negara kuasai kembali 3,1 juta hektar itu! Ini apa kabar? Kenapa belum ada legalisasi atau tindakan konkrit? Apa Menteri ATR cuma jadi pajangan?”
Gak cuma itu, Rifqi juga bilang kalau sebagian besar lahan sawit itu bukan di hutan, tapi di Area Penggunaan Lain (APL) yang sepenuhnya jadi kewenangan Kementerian ATR/BPN. Jadi, kalau masih stuck, itu artinya kementerian ini gagal menjalankan tugasnya. Bukan cuma gagal, tapi juga ngemplang kewajiban!
Presiden Prabowo sendiri udah tegas banget soal penertiban sawit ilegal lewat Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Tapi apa yang terjadi? Masih ada keputusan pengadilan lama yang nganggur selama 18 tahun! Ini keterlaluan, kayak pemerintah main-main sama hukum!
Suara makin keras datang dari Anggota Komisi II, Deddy Yevri Hanteru Sitorus. Dia langsung banting meja soal klaim Nusron bahwa cuma 60 keluarga kuasai lahan mayoritas Indonesia. “Kalau itu benar, negara jangan cuma ngeles! Reforma agraria harus dipercepat, kalau enggak, rakyat bakal makin muak dan marah sama ketidakadilan ini!” bentak Deddy.
Deddy juga tegas mendesak pemerintah untuk pajakin konglomerat tanah lebih tinggi. “Mereka itu kaya tujuh turunan, rakyat kecil? Udah susah hidupnya, masih harus berjuang rebut tanah yang seharusnya jadi hak mereka,” tambahnya dengan penuh amarah.
Yang bikin makin panas, Deddy angkat kasus nyata di Tessonilo, Riau, di mana 11 ribu kepala keluarga bakal kehilangan tanah gara-gara konflik kawasan hutan yang dikelola Satgas PKH. “Ini jelas kejam, lebih kejam dari penjajah Belanda. Kalau rakyat gak bisa masuk kebun, mereka bakal makan apa? Apa pemerintah mau biarkan rakyat kelaparan?” kritiknya pedas.
Deddy juga bilang, jangan sampai tanah adat cuma dapat remah-remah dibandingkan jutaan hektar yang dikuasai korporasi. “Ini ketimpangan paling bejat! Tanah gak nambah tapi rakyat makin banyak, kalau gak ada distribusi keadilan, Indonesia siap-siap meledak!” tegasnya.
Selain sawit, Deddy juga ingatkan soal pelarangan tambang di pulau kecil seperti Raja Ampat yang harusnya konsisten ditegakkan. Dia juga minta koordinasi kementerian jangan cuma di kertas, tapi benar-benar jalan, biar masalah agraria gak terus dipendam dan dibiarin berlarut-larut.
Jadi sekarang, apa langkah konkret pemerintah? Jangan cuma omdo alias omong doang, rakyat sudah lelah dengar janji tanpa aksi. Kalau gak segera beresin, DPR udah siap tarik ulur ke ranah hukum dan publik. Reforma agraria jangan cuma jadi gimmick politik, tapi harus nyata!(*)
