NARAKITA, SEMARANG- Pemerintah Kota Semarang menetapkan enam fokus utama pembangunan untuk tahun 2026. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Hotel Gumaya Tower, kemarin.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng memaparkan bahwa enam prioritas tersebut disusun dengan pendekatan partisipatif dan inklusif, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
“Kota Semarang ini bukan milik segelintir orang. Ini milik seluruh rakyat Kota Semarang. Semakin banyak yang memberi masukan, maka arah pembangunan akan semakin tepat,” ujar Agustina dalam sambutannya.
Dalam forum yang dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan dari seluruh kecamatan, Agustina menjabarkan secara rinci enam prioritas pembangunan Kota Semarang tahun 2026 yaitu, pertama penguatan ketahanan pangan berkelanjutan.
Dikatakan, Pemkot akan memperkuat dukungan bagi petani dan nelayan serta memperbaiki sistem pengelolaan pangan dari hulu ke hilir. Kedua, pengelolaan lingkungan hidup terintegrasi yang berfokus pada penanganan banjir dan rob yang menjadi persoalan klasik di pesisir, serta pengelolaan sampah secara terpadu.
Ketiga, pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif meliputi pengadaan air bersih, sanitasi, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta layanan transportasi publik ramah lingkungan.
Keempat, penguatan layanan dasar sumber daya manusia yang meliputi akses kesehatan, pendidikan, hingga penyediaan ruang kreasi dan tumbuh kembang generasi muda. Kelima, penguatan ekonomi lokal.
“Pemkot akan mendorong sektor UMKM, modernisasi pasar tradisional, pengembangan pariwisata, serta sektor ekonomi kreatif sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah,” ucap Agustina.
Adapun yang keenam, peningkatan tata kelola pemerintahan melalui pengambilan kebijakan berbasis data, riset, dan partisipasi publik agar pemerintahan lebih responsif dan akuntabel.
Bantuan RT
Agustina juga kembali menegaskan komitmen Pemkot Semarang dalam menyalurkan program bantuan sebesar Rp25 juta per RT per tahun, yang akan mulai direalisasikan pada Agustus 2025. Program ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di tingkat lingkungan dan menjawab kebutuhan warga secara langsung.
“Program ini bukan sekadar bagi-bagi anggaran. Ini adalah investasi sosial dari pemerintah kota kepada warganya. Tapi semuanya harus dilakukan secara transparan, melalui musyawarah RT, dan sesuai aturan,” tegasnya.
Pemkot akan memberikan panduan teknis dan akses informasi kepada masyarakat agar dana tersebut tepat sasaran dan tidak dikuasai oleh segelintir pihak.
Agustina juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh pemuda, perempuan, dan komunitas lokal, untuk aktif menyampaikan aspirasi, kritik, dan gagasan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
“Forum-forum seperti public hearing telah terbukti memperkaya isi RPJMD kita. Maka jangan ragu menyampaikan kritik. Justru dari situlah kualitas kebijakan akan teruji,” ujarnya.
Ia menutup sambutannya dengan menyampaikan keyakinan bahwa jika seluruh elemen kota bersatu dan berpartisipasi aktif, maka pembangunan Kota Semarang akan semakin inklusif, merata, dan berkeadilan. (*)
