BACAAJA, BANYUMAS – Modernisasi transportasi publik tak harus membuat pelaku usaha angkutan lama kehilangan tempat. Kabupaten Banyumas justru menunjukkan bahwa perubahan bisa berjalan dengan merangkul operator lokal ke dalam sistem transportasi yang lebih profesional.
Hal itu terlihat dari pengelolaan Trans Banyumas yang melibatkan 12 operator angkutan umum lokal dalam satu konsorsium, PT Banyumas Raya Transportasi.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai langkah tersebut menjadi contoh kolaborasi yang mampu menjaga keberlangsungan usaha angkutan lokal sekaligus mendukung transformasi transportasi.
Bacaaja: Trans Banyumas Mendadak Setop, Ini Penyebabnya
Bacaaja: Koridor Anyar Trans Banyumas, Akhirnya Sampai di Banyumas Juga
“Alih-alih mematikan usaha angkutan umum tradisional yang terdampak program Buy The Service (BTS), konsorsium ini merangkul 12 operator lokal agar tetap bisa berdaya dan ikut serta dalam ekosistem transportasi modern,” ungkap Djoko dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/11/2026).
Kedua belas operator tersebut meliputi PT Amanat Jaya, Berkah Alam Sumber Sejahtera, PT Nur Putra Jaya, KSU Trans Banyumas, KOPERADES, PT Jaya Mandiri Transportasi, KOPATA, PT Asli Putra Pribumi, KSU Mandiri, PT Aries Muda Sejahtera, PT Budi Jaya Transport, dan PT Teguh Muda Abadi.
Menurut Djoko, penyatuan operator dalam satu konsorsium membuat pengelolaan armada, operasional, dan standar pelayanan lebih tertata. Kolaborasi tersebut juga diperkuat dukungan pembiayaan Bank Mandiri SME Purwokerto.
“Penggabungan ini menyatukan kekuatan manajemen dari berbagai operator ke dalam satu badan hukum yang terstruktur, sehingga pengelolaan armada, operasional, dan standar pelayanan menjadi lebih tertata,” jelasnya.
Keberlanjutan Trans Banyumas juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Terlebih, biaya operasional layanan yang sebelumnya bersumber dari APBN kini dialihkan ke APBD.
Dukungan tersebut diberikan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti, serta sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Djoko menegaskan, subsidi APBD itu diperuntukkan bagi masyarakat pengguna jasa, bukan diberikan langsung kepada operator bus.
Menurutnya, transportasi umum yang baik merupakan kebutuhan penting bagi daerah yang ingin berkembang. Karena itu, jangkauan Trans Banyumas perlu diperluas agar tidak hanya melayani kawasan perkotaan.
Saat ini, layanan tersebut telah terhubung dengan sejumlah simpul transportasi, seperti Terminal Bulupitu, Terminal Kebondalem, Terminal Notog, Terminal Baturraden, Terminal Ajibarang, hingga Stasiun Purwokerto (Pasar Pon).
Namun, ia menilai penambahan angkutan pengumpan atau feeder dan angkutan pedesaan masih diperlukan agar masyarakat di kawasan permukiman maupun desa lebih mudah mengakses transportasi publik.
“Banyumas sendiri telah memulai langkah menuju pemerintah daerah yang maju, dan kini tinggal melengkapinya dengan menambah armada angkutan pengumpan serta angkutan pedesaan untuk menjangkau berbagai kawasan permukiman dan desa,” katanya.
Selain jangkauan layanan, Djoko juga mendorong Pemerintah Kabupaten Banyumas mengkaji kembali penerapan tarif integrasi Trans Banyumas yang kini dihapus setelah pengelolaan beralih ke pemerintah daerah.
Padahal, tarif tersebut memungkinkan penumpang berpindah koridor tanpa harus membayar tarif penuh dua kali. Kebijakan ini dinilai dapat menghemat ongkos perjalanan sekaligus meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum.
“Penumpang yang melakukan perpindahan armada atau koridor dalam tenggat waktu tertentu tidak perlu membayar tarif penuh dua kali. Ini menurunkan total pengeluaran transportasi harian masyarakat secara signifikan,” jelasnya.
Menurut Djoko, tarif terintegrasi juga dapat dikembangkan melalui pembayaran nontunai menggunakan kartu uang elektronik maupun QRIS.
Ia berharap kolaborasi operator lokal, dukungan anggaran daerah, serta kebijakan tarif yang berpihak kepada masyarakat dapat memperkuat Trans Banyumas sebagai model pengembangan transportasi publik di daerah.
“Keberhasilan Trans Banyumas membuktikan bahwa transformasi transportasi publik tidak meminggirkan pihak lama, melainkan memberdayakan mereka melalui tata kelola yang profesional,” pungkasnya. (dul)

