BACAAJA, JAKARTA – Tragedi tabrakan antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur nggak cuma soal kecelakaan biasa. DPR mulai buka suara, dan sorotannya langsung ke satu hal krusial: teknologi keselamatan yang dinilai belum optimal.
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, menyampaikan duka atas jatuhnya korban jiwa dan puluhan penumpang yang luka. Tapi di balik itu, ia menegaskan ada “alarm besar” yang harus diperhatikan.
Menurutnya, dalam sistem perkeretaapian modern, tabrakan kayak gini harusnya bisa dicegah, bahkan kalau ada human error sekalipun.
Bacaaja: Kecelakaan Kereta Api Kembali Terjadi, Lagi-lagi Dipicu Kendaraan Mogok di Tengah Rel
Bacaaja: Kronologi Lengkap Kecelakaan Kereta di Bekasi: Libatkan 3 KA, Berawal dari Taksi Mogok
“Teknologi seperti automatic signaling, train protection system, sampai fail-safe mechanism itu seharusnya bisa jadi lapisan pengaman,” ujar Firnando, Selasa (28/4/2026).
Masalahnya, di kasus ini, sistem dinilai gagal membaca situasi, khususnya saat ada kereta yang berhenti di jalur yang sama. Harusnya, sistem bisa langsung ngeh dan mencegah kereta lain mendekat terlalu jauh. Tapi yang terjadi? Tabrakan tetap terjadi.
Firnando pun menilai ini bukan sekadar kesalahan teknis biasa, tapi ada celah serius di integrasi sistem dan pengawasan operasional.
Ia bahkan blak-blakan menyinggung tanggung jawab di level atas.
“Ada pertanyaan soal efektivitas pengawasan dan kesiapan sistem. Ini tanggung jawab manajemen puncak,” tegasnya, sambil mendesak Dirut KAI untuk mundur.
Nggak berhenti di situ, DPR juga mendorong dilakukan audit total terhadap sistem keselamatan kereta. Mulai dari sinyal, komunikasi antar stasiun, sampai prosedur darurat, semuanya diminta dibongkar dan dievaluasi.
Selain itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) juga diminta transparan dalam mengungkap hasil investigasi, biar publik tahu apa sebenarnya akar masalahnya.
Dengan jumlah penumpang yang terus naik dan frekuensi perjalanan makin padat, Firnando menilai sistem keselamatan berbasis teknologi canggih itu bukan lagi opsi, tapi keharusan.
“Keselamatan publik itu nomor satu. Nggak boleh ada kompromi,” pungkasnya.
Kasus ini jadi pengingat keras: di era serba digital, sistem harus bisa jadi penyelamat terakhir, bukan justru ikut gagal saat dibutuhkan. (*)
