BACAAJA, JAKARTA – Tingkat kepercayaan publik terhadap sejumlah lembaga negara kembali terlihat dalam survei terbaru Poltracking Indonesia. Hasilnya, TNI masih jadi lembaga yang paling bikin publik merasa puas, sementara DPR justru berada di posisi paling bawah.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan angka kepuasan terhadap TNI menjadi yang tertinggi dibanding lembaga lain yang diukur. Kondisi berbeda terlihat pada DPR yang mendapat skor kepuasan hanya 40 persen.
“Kepuasan tertinggi masih di TNI,” kata Hanta dalam rilis survei yang ditayangkan melalui Poltracking TV, Senin (31/8/2026).
Setelah TNI, lembaga kepresidenan berada di posisi berikutnya dengan tingkat kepuasan 54,8 persen. Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat angka kepuasan 53,9 persen.
Di sisi lain, DPR menjadi lembaga dengan tingkat kepuasan paling rendah dalam survei tersebut. Hanta menyebut hasil ini semestinya menjadi alarm bagi parlemen untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kinerjanya.
“Yang di bawah masih di lembaga legislatif kita,” ujarnya.
Menurut Hanta, salah satu pekerjaan rumah DPR adalah memperkuat jalur komunikasi dengan masyarakat. Aspirasi publik dinilai perlu benar-benar ditampung dan diperjuangkan dalam kerja-kerja parlemen.
Dalam survei yang sama, kepuasan publik terhadap fungsi utama DPR juga menunjukkan angka yang relatif rendah. Untuk fungsi legislasi, hanya 39,9 persen responden yang mengaku puas.
Sementara itu, 41,7 persen responden menyatakan tidak puas terhadap fungsi DPR dalam menyusun undang-undang. Angka tersebut menunjukkan masih ada jarak cukup lebar antara ekspektasi publik dan kinerja parlemen.
Untuk fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, tingkat kepuasan publik berada di angka 39,4 persen. Sebanyak 42,5 persen responden justru mengaku tidak puas.
Kinerja DPR dalam menyerap aspirasi masyarakat juga mendapat sorotan. Tingkat kepuasan terhadap fungsi tersebut hanya mencapai 36,9 persen, sedangkan 43,9 persen responden menyatakan tidak puas.
Hanta menilai angka penyerapan aspirasi publik tersebut tergolong rendah. Hal serupa juga terlihat pada fungsi DPR dalam merumuskan rencana dan anggaran yang hanya memperoleh tingkat kepuasan sekitar 36 persen.
“Penyerapan aspirasi publik sangat rendah sekali hanya 36,9 persen. Perumusan rencana rancangan anggaran, penganggaran juga cuma 36 persen,” ungkap Hanta.
Yang bikin perhatian makin besar, tren kepuasan terhadap fungsi DPR juga terus menurun dalam beberapa survei terakhir. Penurunan itu terlihat pada fungsi legislasi, pengawasan, penganggaran, hingga penyerapan aspirasi.
Pada Mei 2026, tingkat kepuasan publik terhadap fungsi penyusunan undang-undang DPR masih mencapai 57,2 persen. Angka itu turun menjadi 44,8 persen pada Juli dan kembali merosot menjadi 39,9 persen pada Agustus.
Penurunan serupa terjadi pada fungsi pengawasan. Pada Mei, tingkat kepuasannya masih 60 persen, kemudian turun menjadi 48 persen pada Juli dan berada di kisaran 39 persen pada Agustus.
Fungsi penyerapan aspirasi juga ikut mengalami penurunan. Kepuasan publik yang pada Mei berada di angka 56 persen turun menjadi 44 persen pada Juli, lalu kembali melemah pada periode berikutnya.
Hanta mengatakan tren tersebut patut menjadi perhatian serius DPR. Pasalnya, parlemen punya posisi penting dalam menyuarakan kepentingan masyarakat sekaligus mengawal jalannya pemerintahan.
Hasil survei ini sekaligus memperlihatkan adanya pekerjaan rumah besar bagi DPR untuk mengembalikan kepuasan publik. Perbaikan kinerja dan komunikasi dengan masyarakat menjadi dua hal yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih. (*)
