BACAAJA, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah partai penyeimbang pemerintahan. Bukan oposisi, apalagi koalisi. Berikut penegasan Megawati Soekarnoputri.
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menerbitkan surat internal yang menegaskan arah politik partainya. Dalam surat tersebut, Megawati menegaskan PDIP bukan partai oposisi, melainkan mengambil posisi sebagai partai penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Surat bernomor 1275/IN/DPP/VI/2026 itu bertajuk Penjelasan Ketua Umum PDI Perjuangan tentang Kedudukan PDI Perjuangan sebagai Partai Penyeimbang dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Dokumen tersebut ditandatangani Megawati di Jakarta pada 1 Juli 2026 dan telah dikonfirmasi keasliannya oleh Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat.
Bacaaja: PDIP Jateng Mulai Panasin Mesin 2029
Bacaaja: Kader PDIP Diajak Ingat Siapa yang Harus Diperjuangkan
Dalam surat itu, Megawati menjelaskan bahwa sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia tidak mengenal istilah oposisi maupun koalisi sebagai bagian dari ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi.
Menurutnya, demokrasi Indonesia bukanlah soal blok-blokan politik, melainkan sistem yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.
Meski begitu, Megawati mengingatkan bahwa demokrasi tetap membutuhkan kekuatan yang mampu mengawasi dan mengoreksi jalannya pemerintahan agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.
“Tanpa adanya kekuatan penyeimbang, demokrasi akan kehilangan daya korektifnya dan kekuasaan berpotensi bergerak menjauh dari kepentingan rakyat. Dalam konteks itulah PDI Perjuangan menempatkan diri sebagai partai penyeimbang,” tulis Megawati.
Ia juga menegaskan bahwa dalam UUD 1945 tidak ada istilah oposisi resmi seperti yang dikenal dalam sistem parlementer. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak bisa dijatuhkan hanya karena kehilangan dukungan politik di DPR, kecuali melalui mekanisme pemakzulan sesuai konstitusi.
Karena itu, Megawati menilai yang dibutuhkan adalah mekanisme checks and balances, bukan sekadar pembagian kubu antara pemerintah dan oposisi.
Dukung yang pro-rakyat, kritik yang melenceng
Megawati menegaskan posisi sebagai partai penyeimbang bukan berarti menolak seluruh kebijakan pemerintah.
PDIP, kata dia, siap mendukung setiap program yang berpihak kepada rakyat, memperkuat kedaulatan nasional, serta mewujudkan keadilan sosial. Namun, partainya juga akan tetap bersikap kritis terhadap kebijakan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi maupun kepentingan publik.
“PDI Perjuangan sedang menjalankan bentuk oposisi yang paling rasional dan bertanggung jawab,” tulisnya.
Menurut Megawati, sikap tersebut bukanlah strategi politik sesaat, melainkan bagian dari jati diri PDIP sebagai partai ideologis yang memiliki tanggung jawab menjaga kualitas demokrasi dan memastikan kekuasaan tetap berjalan sesuai amanat konstitusi.
Dengan sikap itu, PDIP menegaskan akan tetap berada di luar pemerintahan, tetapi tidak akan asal menolak setiap kebijakan. Dukungan akan diberikan jika dinilai berpihak kepada rakyat, sementara kritik akan tetap disampaikan ketika pemerintah dianggap keluar dari rel konstitusi. (*)
