BACAAJA, SURABAYA – Program Sekolah Rakyat jenjang sekolah dasar (SD) di Jawa Timur menghadapi tantangan menjelang dimulainya tahun ajaran 2026. Meski jumlah kursi yang disediakan meningkat cukup besar, peminat untuk tingkat SD justru belum memenuhi harapan.
Kondisi ini berbeda dengan penerimaan siswa di jenjang SMP dan SMA. Pada dua tingkat tersebut, jumlah pendaftar bahkan sudah mampu memenuhi hingga melampaui kuota yang disiapkan pemerintah.
Staf Pengolah Data dan Informasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Muhammad Amiruddien, mengatakan tantangan terbesar memang datang dari jenjang SD. Banyak orangtua masih merasa anak usia sekolah dasar belum siap tinggal jauh dari keluarga.
Menurutnya, Kementerian Sosial sebenarnya sudah menetapkan usia minimal peserta kelas 1 sekitar tujuh tahun. Aturan itu dibuat agar anak yang masuk ke sistem pendidikan berasrama dinilai cukup matang untuk beradaptasi.
Meski begitu, kekhawatiran orangtua belum sepenuhnya hilang. Sebagian besar masih merasa berat melepas anak mereka tinggal di asrama, walaupun seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah.
Amiruddien menjelaskan, selama ini proses penjaringan calon siswa dilakukan dengan sistem jemput bola. Dinas Sosial bersama Kementerian Sosial mendatangi langsung keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 agar kesempatan memperoleh pendidikan semakin terbuka.
Namun pendekatan tersebut ternyata belum selalu membuahkan hasil. Banyak keluarga yang belum benar-benar mantap karena merasa keputusan mendaftarkan anak bukan berasal dari keinginan mereka sendiri.
Menurut Amiruddien, minat biasanya lebih kuat ketika orangtua datang mendaftar secara sukarela. Jika keputusan muncul dari kesadaran keluarga, peluang anak bertahan mengikuti pendidikan di asrama juga dinilai lebih besar.
Sebaliknya, ketika proses pendaftaran berawal dari ajakan petugas, tidak sedikit orangtua yang masih ragu. Akibatnya, sebagian calon peserta akhirnya memilih mengurungkan niat.
Situasi berbeda terlihat pada jenjang SMP dan SMA. Program Sekolah Rakyat untuk usia remaja justru mendapat sambutan yang lebih baik karena dinilai lebih sesuai dengan tingkat kemandirian para siswa.
Sejumlah sekolah bahkan telah menerima pendaftar melebihi target awal. Hal itu menunjukkan sistem pendidikan berasrama lebih mudah diterima bagi anak-anak yang usianya sudah lebih besar.
Jika kuota SD nantinya masih belum terpenuhi, pemerintah telah menyiapkan langkah penyesuaian. Alokasi kursi bisa dialihkan ke jenjang SMP atau SMA agar kapasitas sekolah tetap dimanfaatkan secara optimal.
Pada tahun ajaran 2026, daya tampung Sekolah Rakyat di Jawa Timur memang meningkat cukup signifikan. Total kuota mencapai 5.370 siswa yang tersebar di 29 sekolah permanen maupun rintisan.
Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 2.350 peserta didik. Penambahan kapasitas dilakukan untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Setiap Sekolah Rakyat permanen dirancang mampu menampung hingga 270 siswa. Meski demikian, komposisi peserta di setiap jenjang tidak harus sama karena disesuaikan dengan hasil seleksi dan jumlah pendaftar.
Artinya, satu sekolah bisa memiliki jumlah siswa SD lebih sedikit dibandingkan SMP maupun SMA. Fleksibilitas itu disiapkan agar seluruh kursi tetap dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Pemerintah berharap sosialisasi yang terus dilakukan mampu mengubah pandangan masyarakat terhadap pendidikan berasrama. Berbagai fasilitas serta sistem pembinaan juga terus diperkenalkan kepada calon orangtua siswa.
Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan semakin banyak keluarga yang yakin menyekolahkan anaknya melalui program Sekolah Rakyat. Terutama bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan dukungan pendidikan secara menyeluruh.
Kementerian Sosial sendiri menargetkan seluruh Sekolah Rakyat mulai melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) paling lambat pada 31 Juli 2026. Jika gedung sekolah belum siap digunakan, jadwal masuk siswa dapat disesuaikan hingga seluruh fasilitas benar-benar siap ditempati. (*)
