BACAAJA, SEMARANG — Isu kesehatan mental mungkin baru terasa ramai belakangan. Tapi bagi Ganjar Pranowo, ini bukan topik musiman yang datang lalu hilang, melainkan persoalan serius yang sudah lama ia soroti.
Sejak masih menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar berulang kali mengingatkan bahwa kesehatan mental harus jadi perhatian bersama. Bukan cuma ketika viral, bukan juga setelah tragedi terjadi.
Kabar meninggalnya seorang anak sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, pun langsung menyita perhatian.
Bacaaja: Ganjar Minta Partai Politik Setop Ribut Pilkada Via DPRD, Urus Korban Bencana Dulu
Bacaaja: Prihatin Kesehatan Mental di Papua, Psikolog Putri Lulusan SCU Ingin Mengabdi di Tanah Kelahiran
Namun bagi Ganjar, ini bukan sekadar berita duka yang lewat di timeline lalu terlupakan. Ini adalah wake-up call. Sebuah pengingat keras bahwa ada anak-anak yang terlihat baik-baik saja di luar, tapi sebenarnya sedang berjuang sendirian.
Di balik kemiskinan, ketimpangan pendidikan, sampai tekanan keluarga, ada beban mental yang sering tidak terbaca. Anak-anak yang harusnya fokus belajar dan bermain, malah dipaksa cepat “dewasa” oleh keadaan.
Lewat kanal YouTube pribadinya, Ganjar menegaskan bahwa peristiwa ini tidak bisa dilihat sebagai masalah individu.
“Ini bukan tragedi personal, tapi jeritan sunyi generasi yang luput dari perhatian,” ujarnya.
Kalimat itu terasa menampar, karena sering kali kita baru sadar ada masalah setelah semuanya terlambat.
Ganjar menjelaskan, tekanan mental pada anak hampir tidak pernah berdiri sendiri. Kondisi ekonomi keluarga, akses pendidikan yang sulit, hingga kebutuhan dasar yang belum terpenuhi ikut membentuk rasa tertekan yang mereka alami.
Intinya jelas: kesehatan mental bukan cuma urusan medis. Ini juga soal realita sosial. “Kesehatan mental tidak bisa dipisahkan dengan kondisi sosial dan ekonomi,” kata Ganjar.
Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 mencatat sekitar 9,57 persen anak Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Di saat yang sama, akses pendidikan belum sepenuhnya merata, terutama di wilayah 3T.
Masih banyak anak harus menempuh jarak jauh ke sekolah, belajar dengan fasilitas seadanya, atau bergulat dengan biaya pendidikan. Ketika sekolah saja terasa seperti perjuangan, ruang aman untuk tumbuh otomatis jadi makin sempit.
Belum lagi tren yang bikin makin waswas. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan angka kasus bunuh diri meningkat dari 353 kasus pada 2018 menjadi 614 pada 2022.
Angka ini bukan sekadar statistik. Ini sinyal bahwa ada sesuatu yang belum kita bereskan bersama, terutama soal deteksi dini dan pendampingan psikologis.
Karena itu, krisis kesehatan mental tidak bisa ditangani setengah-setengah. Ini bukan cuma soal konseling, tapi juga tentang bagaimana negara menentukan arah kebijakan.
Pertumbuhan ekonomi boleh terlihat menjanjikan. Tapi kalau masih ada anak yang merasa sendirian menghadapi hidup, kita mungkin perlu bertanya ulang, pembangunan ini sebenarnya sedang mengejar apa?
Negara tidak hanya bertugas mencerdaskan anak bangsa, tapi juga memastikan mereka merasa aman, termasuk secara emosional.
Sudah waktunya kesehatan mental masuk ke ‘main stage’ kebijakan publik: hadir di sekolah, diperkuat lewat perlindungan sosial, dan mudah diakses dalam layanan kesehatan. Jika tidak, maka jeritan sunyi itu akan terus ada, hanya saja kita yang sering gagal mendengarnya.
Ganjar pun mengingatkan satu hal yang tak boleh ditawar, tidak boleh ada lagi anak yang menyerah pada rasa tidak berdaya.
“Anak adalah bagian besar dari dampak krisis kesehatan mental nasional,” tegas politikus PDIP itu.
Tragedi di Ngada seharusnya tidak berhenti di rasa duka. Ia harus jadi momentum untuk lebih peka. Karena kadang, anak-anak tidak butuh ditanya panjang lebar. Mereka hanya butuh benar-benar diperhatikan. (*)
