BACAAJA, SEMARANG – Musim kemarau beranjak datang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kemarau tahun 2026 ini bakal berlangsung lebih panjang.
Sejumlah wilayah berpotensi mengalami kekeringan parah dan krisis air. Di Jateng, terdapat sejumlah daerah yang masuk dalam peta rawan kekeringan dan krisis air bersih.
Kepala Kelompok Kerja Layanan Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Sulistiyowati, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi fenomena El Nino yang menyebabkan curah hujan berkurang di berbagai wilayah.
Bacaaja: Petani Jabungan Nekat Tanam Padi saat Kemarau Mulai Datang, Gak Takut Kekeringan?
Bacaaja: Kemarau Datang, BPBD Jateng Siaga Salurkan Air Bersih ke Warga
“Musim kemarau wilayah Jawa Tengah di tahun 2026 diprediksi lebih kering dan umumnya berpotensi lebih panjang dibanding rata-rata normalnya. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari fenomena El Nino,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).
Menurut BMKG, beberapa daerah bahkan sudah lebih dulu memasuki musim kemarau sejak April 2026. Wilayah tersebut meliputi Jepara, Pati, Rembang, sebagian besar Wonogiri, serta kawasan pantura seperti Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Demak.
Daerah-daerah itu diperkirakan akan mengalami musim kemarau lebih lama dibandingkan rata-rata klimatologis periode 1991–2020.
Sementara untuk Kota Semarang, musim kemarau umumnya dimulai pada Mei hingga Juni. BMKG memperkirakan puncak kemarau terjadi pada Agustus 2026 dan kondisi kering masih berpotensi berlanjut hingga September.
Berdasarkan pembaruan data pertengahan Juni 2026, seluruh wilayah Jawa Tengah kini telah memasuki musim kemarau. Meski hujan masih mungkin turun pada Juli hingga September, intensitasnya diprediksi berada di bawah normal.
“Secara umum puncak musim kemarau diprediksi baru akan terjadi pada Agustus 2026 dan dampaknya bisa berlanjut hingga September. Kondisi kering diprediksi akan terus berlanjut dan terakumulasi hingga mencapai puncaknya,” jelas Sulistiyowati.
BMKG mengingatkan, musim kemarau yang lebih panjang berpotensi memicu berbagai persoalan, mulai dari berkurangnya pasokan air bersih, meningkatnya risiko gagal panen, hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menjadikan informasi iklim sebagai acuan dalam menyusun langkah mitigasi, seperti pengelolaan sumber daya air dan penetapan status siaga darurat kekeringan di wilayah rawan.
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau mulai menghemat penggunaan air sejak sekarang dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung. (dul)
