NARAKITA, SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Sosial mulai mengoperasikan program Sekolah Rakyat yang ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Tahun ini, total 1.075 siswa akan ditampung di jenjang SMP dan SMA yang tersebar di berbagai daerah. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Maskur, menyebutkan, hingga saat ini sudah ada 11 Sekolah Rakyat yang berdiri di sejumlah kabupaten/kota.
Jumlah rombongan belajar (rombel) yang disiapkan terdiri atas sembilan rombel untuk SMP dan 29 rombel untuk SMA.
“Sekolah Rakyat ini menjadi solusi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Mereka akan mendapatkan akses belajar secara gratis dengan fasilitas memadai,” ujarnya di Semarang, Sabtu (5/7).
Lima lokasi utama yang telah siap menjalankan program ini adalah Sentra Terpadu Kartini Temanggung (125 siswa SMA), Sentra Antasena Magelang (100 siswa SMA), Sentra Satria Baturaden Banyumas (50 siswa SMP), Sentra Margo Laras Pati (100 siswa SMP), dan Sentra Terpadu Prof. Dr. R. Soeharso di Surakarta (200 siswa SMA).
Sekolah Rakyat juga telah tersebar di daerah lain seperti Magelang, Blora, Banjarnegara, Wonosobo, Kendal, dan Wonogiri. Namun, Imam menyebutkan belum semua daerah bisa membuka sekolah ini karena masih terkendala kesiapan infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya.
Sesuaikan Kebutuhan
Menurutnya, jenis jenjang pendidikan yang dibuka di setiap daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah lulusan SD atau SMP di wilayah tersebut. Misalnya, di daerah dengan lebih banyak lulusan SMP, maka sekolah menyediakan jenjang SMA atau SMK.
Dalam hal seleksi siswa, Dinas Sosial menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menyaring calon penerima manfaat. Selanjutnya, dilakukan verifikasi langsung oleh pendamping sosial dengan melihat kondisi tempat tinggal dan ekonomi calon siswa.
“Tidak semua pendaftar bisa langsung diterima. Harus ada verifikasi lapangan agar benar-benar tepat sasaran, sesuai dengan kondisi keluarga yang memang membutuhkan,” tegas Imam.
Ia memastikan seluruh Sekolah Rakyat yang beroperasi telah dilengkapi sarana dan prasarana, termasuk guru yang direkrut oleh pemerintah pusat. Jumlah guru yang ditempatkan akan disesuaikan dengan jumlah rombel di masing-masing sekolah. (*)
