BACAAJA, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang awalnya digadang-gadang sebagai terobosan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, kini justru ramai dikritik. Ombudsman RI mengungkap sederet persoalan serius, mulai dari bahan pangan yang tak sesuai kontrak, dapur yang belum punya standar jelas, distribusi berantakan, sampai pengawasan yang lemah.
Ironisnya, meski pemerintah sudah bayar mahal untuk memastikan anak-anak dapat makanan terbaik, kenyataannya yang sampai ke meja siswa sering kali jauh dari kata ideal.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, memaparkan masih banyak dapur umum atau Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) yang menerima pasokan sayuran layu, lauk tak lengkap, bahkan beras dengan kualitas di bawah kontrak.
“Negara bayar premium, tapi kualitas yang diterima anak-anak belum sepadan. Ada dapur terima sayuran nggak segar, lauk nggak lengkap, dan itu semua terjadi karena belum ada standar acceptance quality limit yang jelas,” kata Yeka saat konferensi pers, Selasa (30/9/2025).
Masalah lain muncul di tahap pengolahan. Standar keamanan pangan yang seharusnya jadi benteng—seperti HACCP—ternyata belum dijalankan dengan disiplin. Beberapa SPPG bahkan nggak punya catatan suhu atau retained sample yang jadi syarat penting untuk kontrol mutu.
Situasi makin runyam karena BPOM yang mestinya memegang 13 indikator pengawasan dianggap belum maksimal. Buktinya, sampai Mei 2025 sudah tercatat 17 kasus keracunan luar biasa terkait program ini.
“Adanya 17 KLB keracunan sampai pertengahan tahun ini jadi alarm keras. Prosedur pengolahan harus diperbaiki dan dijalankan ketat,” tegas Yeka.
Kisruh nggak berhenti di bahan dan dapur. Dalam tahap persiapan, Ombudsman menemukan kasus kontrak yang dilanggar. Contohnya di Bogor, kontrak menyebut beras premium, tapi yang datang justru beras medium dengan kadar patah tinggi.
Distribusi juga penuh masalah. Aturan holding time empat jam yang harusnya menjaga makanan tetap aman sering diabaikan. Di Bangka Belitung, distribusi malah sempat berhenti dua minggu tanpa pemberitahuan, bikin sekolah kelimpungan.
Para guru pun ikut ketiban beban jadi “kurir dadakan” untuk membagikan makanan, padahal nggak ada dukungan tambahan dari pemerintah.
Ombudsman juga menyoroti lemahnya pemanfaatan teknologi. Dashboard BGN yang diharapkan bisa memantau jalannya program ternyata masih jauh dari harapan. Data soal kualitas bahan, jadwal distribusi, hingga laporan insiden keracunan belum bisa diakses secara real time.
Belum lagi masalah anggaran. Skema ad cost yang belum punya juknis rinci membuka ruang abu-abu dalam penggunaan dana.
Akibat kelemahan tata kelola ini, kasus keracunan makin menumpuk. Ombudsman mencatat sepanjang Januari-September 2025, ada 34 KLB dengan ribuan korban, sebagian besar anak sekolah penerima MBG.
Beberapa kasus besar bahkan jadi sorotan nasional. Di Garut, 657 siswa jatuh sakit usai makan nasi kotak MBG. Di Kulon Progo, 497 siswa mengalami hal serupa. Kasus terparah tercatat di Bandung Barat, ketika 1.333 siswa harus dirawat medis karena makanan terlambat sampai dan tak higienis.
Kasus lain menimpa 539 siswa di Lebong, Bengkulu, serta 276 siswa di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, yang keracunan akibat ikan tercemar.
Melihat kondisi ini, Yeka menekankan perlunya pembenahan menyeluruh. Standar pangan ketat, distribusi disiplin, dan pengawasan berlapis jadi kunci agar program ini tidak lagi memakan korban.
Menurutnya, MBG memang punya tujuan mulia: membangun generasi yang sehat dan cerdas lewat gizi yang baik. Tapi kalau tata kelola terus berantakan, niat baik itu bisa berubah jadi ancaman bagi kesehatan anak-anak.
Temuan Ombudsman ini seakan jadi alarm keras bagi pemerintah. Jika masalah dibiarkan, Program MBG bukan lagi jadi solusi, tapi bisa berubah jadi sumber masalah baru di dunia pendidikan. (*)
