BACAAJA, JAKARTA – Bayang-bayang PHK massal mulai bikin ribuan PPPK di daerah resah, apalagi kebijakan anggaran baru dinilai bisa langsung ngaruh ke nasib mereka. Anggota DPR dari PDI Perjuangan, Giri Ramanda Kiemas, ikut angkat suara dan minta pemerintah ngerem dulu aturan pembatasan belanja pegawai biar situasinya nggak makin runyam. Soalnya kalau dipaksain jalan sesuai jadwal, banyak daerah bisa kepaksa motong pegawai demi ngejar batas anggaran.
Akar masalahnya ada di aturan yang mewajibkan Pemda membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen pada 2027. Buat banyak daerah, angka itu terasa berat karena saat ini porsi belanja pegawai bahkan sudah tembus di atas 40 persen. Kondisi ini bikin ruang gerak anggaran makin sempit.
Di lapangan, beberapa Pemda mulai mikir langkah efisiensi yang cukup ekstrem. Salah satu opsi yang muncul adalah memangkas jumlah PPPK, terutama yang statusnya paruh waktu. Ini yang bikin kekhawatiran makin meluas.
Menurut Giri, kalau kebijakan ini dipaksakan di tengah kondisi ekonomi global yang lagi nggak stabil, efeknya bisa panjang. Tekanan dari harga energi dan konflik global juga berpotensi bikin dana pusat ke daerah berkurang. Artinya, beban daerah bakal makin berat.
Daerah dengan PAD kecil jadi yang paling rentan kena dampaknya. Mereka harus menyeimbangkan antara kebutuhan pelayanan publik dan keterbatasan anggaran. Dalam situasi kayak gini, tenaga PPPK sering jadi pilihan paling gampang buat dipangkas.
Giri menilai kondisi ini sebagai ancaman serius yang harus segera diantisipasi. Ia mengingatkan bahwa kebijakan angka di atas kertas nggak selalu cocok dengan kondisi riil di lapangan. Apalagi kalau dampaknya bisa menyentuh ribuan pekerja.
Sebagai solusi, DPR menawarkan beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan pemerintah. Mulai dari tetap menjalankan aturan dengan segala risikonya, sampai mencari jalan tengah lewat efisiensi. Tapi semua opsi punya konsekuensi masing-masing.
Ada juga opsi pengurangan jam kerja dan gaji bagi PPPK paruh waktu. Langkah ini dianggap bisa jadi jalan tengah supaya nggak terjadi PHK total. Meski begitu, kebijakan ini tetap bakal berat buat para pekerja.
Opsi lain yang cukup radikal adalah memindahkan beban gaji ke pemerintah pusat. Dengan begitu, APBD daerah bisa lebih longgar. Tapi tentu saja, ini butuh perhitungan besar di level nasional.
Dari semua pilihan, Giri paling mendorong penundaan aturan lewat revisi atau Perpu. Menurutnya, langkah ini bisa jadi rem darurat biar daerah punya waktu berbenah tanpa harus mengorbankan tenaga kerja. Jadi, efisiensi tetap jalan, tapi nggak berubah jadi krisis sosial baru. (*)
