BACAAJA, SEMARANG- Wacana mengembalikan pilkada lewat DPRD tak cuma soal efisiensi atau mekanisme pemilihan. Di balik itu, ada potensi penguatan kekuasaan politik.
Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip), Muchamad Yuliyanto menilai, pilkada DPRD akan mengukuhkan dominasi koalisi pemerintah. Dan dalam struktur koalisi saat ini, Partai Gerindra berada di posisi paling atas.
“Kalau pilkada kembali ke DPRD, kekuatan partai koalisi akan semakin solid di bawah komando Gerindra,” ujar Yuliyanto saat dimintai pendapat, Kamis (15/1/2026).
Baca juga: PDIP Tetap Ngotot Pilkada Langsung
Menurutnya, sistem ini membuat pertarungan politik tidak lagi terbuka ke publik. Penentuan kepala daerah bergeser ke ruang DPRD, tempat partai koalisi punya kendali kursi.
Yuliyanto yang juga dosen komunikasi politik di Fisip Undip itu menjelaskan, kondisi ini jelas lebih menguntungkan Gerindra. Sebagai partai utama dalam pemerintahan, Gerindra punya pengaruh besar dalam mengatur arah koalisi.
Mengunci Kekuatan
Dengan pilkada DPRD, partai-partai koalisi cenderung saling mengunci kekuatan. Ruang oposisi makin sempit, sementara kekuasaan terpusat di lingkaran elite parlemen daerah. Ia menilai, kepala daerah yang lahir dari DPRD akan lebih loyal ke partai pengusung dibanding ke pemilih. Relasi kekuasaan berubah. Akuntabilitas pun bergeser.
Sebagai pengelola Lembaga Pengkajian dan Survei Indonesia (LPSI) Semarang yang fokus pada dinamika demokrasi dan politik lokal, Yuliyanto melihat ini sebagai keuntungan strategis bagi Gerindra. Kekuasaan eksekutif daerah bisa dikonsolidasikan lewat jalur legislatif.
“Ini cara yang lebih rapi dan aman untuk menjaga stabilitas kekuasaan,” katanya, bernada satir. Menurutnya, wacana ini juga memudahkan koordinasi politik pusat-daerah. Tapi konsekuensinya, demokrasi lokal kehilangan ruang kompetisi yang sehat.
Baca juga: Wacana Pilkada lewat DPRD Diprotes Keras, tapi Partai Macam Gerindra Bodo Amat, Mengapa?
Yuliyanto menegaskan, jika pilkada DPRD benar-benar diterapkan, peta politik daerah akan semakin dikuasai koalisi pemerintah. Dan di dalam koalisi itu, Gerindra berada di posisi paling diuntungkan.
Ia menyebut pola ini sebagai model sentralistik demokratis. Secara formal, pencalonan terlihat demokratis karena datang dari banyak partai. Tapi secara praktik, keputusan akhirnya terpusat. Presidennya dari Gerindra, maka gubernur, bupati, dan wali kota diharapkan lurus, sama-sama dari Gerindra atau partai koalisi pemerintah saat ini. (bae)
