BACAAJA, SEMARANG – Bertahun-tahun hidup berdampingan dengan banjir rob dan abrasi membuat warga pesisir Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, memiliki pengalaman tersendiri dalam membaca perubahan kondisi pantai.
Pengetahuan lokal warga tersebut dinilai penting dan seharusnya menjadi bagian dari perencanaan proyek perlindungan pesisir.
Pengamat lingkungan dari Soegijapranata Catholic University (SCU) Semarang, Hotmauli Sidabalok, mengingatkan pemerintah agar tidak mengesampingkan masyarakat lokal dalam menentukan kebijakan penanganan kawasan pesisir.
Menurutnya, warga yang tinggal di kawasan tersebut lebih memahami kondisi lingkungan sehari-hari. Mereka mengetahui titik-titik yang relatif aman maupun kawasan yang kerap menghadapi terjangan gelombang besar.
Karena itu, pengalaman masyarakat semestinya menjadi bahan pertimbangan sebelum pemerintah menentukan lokasi dan bentuk penanganan pantai.
“Masukan itu harus dipertimbangkan karena mereka hidup lebih lama di situ dan menghadapi situasi yang berbeda-beda di situ, dibandingkan orang yang hanya datang, apalagi proyek yang hanya datang,” tegas Hotmauli, Selasa (17/11/2026).
Sorotan tersebut berkaitan dengan proyek perlindungan Pantai Utara Jawa yang tengah diinisiasi pemerintah pusat melalui Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ).
Proyek yang berlokasi di Timbulsloko itu resmi ditandai dengan peletakan batu pertama pada 19 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam rancangannya, pemerintah menggabungkan beberapa pendekatan untuk menghadapi ancaman abrasi dan banjir rob. Mulai dari rencana pembangunan Giant Sea Wall, pemasangan alat pemecah ombak (APO) berbentuk Hex-Brick, hingga pemulihan kawasan mangrove.
Namun, besarnya rancangan proyek tersebut perlu diimbangi dengan ruang partisipasi masyarakat. Sebab, warga bukan sekadar kelompok yang menerima dampak pembangunan, melainkan pihak yang memiliki pengalaman langsung terhadap persoalan di wilayahnya.
Hotmauli menilai, pengetahuan masyarakat setempat perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, perencanaan perlindungan pesisir tidak hanya bertumpu pada rancangan dari pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan. (dul)

