BACAAJA, SEMARANG- Pemprov Jateng menyatakan siap memberikan dukungan penuh untuk meningkatkan kapasitas pekerja migran agar mampu bersaing sebagai tenaga profesional di luar negeri. Komitmen itu disampaikan Gubernur Ahmad Luthfi saat menerima audiensi Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla di Semarang, Kamis (5/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Luthfi juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang datang langsung ke Jateng untuk melakukan asistensi.
Baca juga: Dijanjikan Kerja di Korsel Ternyata Cuma Diajak Plesiran ke Luar Negeri, Belasan Warga Demak Tertipu
Menurutnya, Jateng memang menjadi salah satu kantong pekerja migran Indonesia (PMI) terbesar di Tanah Air. Data menunjukkan jumlah PMI dari provinsi ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021 tercatat sekitar 17.440 orang, kemudian melonjak menjadi 47.493 orang pada 2022, 64.566 orang pada 2023, dan 66.610 orang pada 2024. Sementara pada 2025 jumlahnya tercatat 62.276 orang yang bekerja di berbagai negara.
Beberapa daerah yang dikenal sebagai penyumbang PMI di Jawa Tengah antara lain Cilacap, Kendal, Brebes, Pati, Grobogan, Banyumas, Sragen, hingga Kebumen. “Jangan sampai mereka jadi perasan karena tidak sesuai dengan aturan atau hukum,” kata Luthfi.
Karena itu, ia menilai langkah pemerintah pusat dalam meningkatkan kapasitas dan membangun ekosistem pekerja migran sangat sejalan dengan program yang sedang dijalankan Pemprov Jateng. Apalagi, Jawa Tengah memiliki banyak Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah vokasi, SMK, hingga politeknik yang dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan calon pekerja migran agar lebih kompeten.
Sesuai Prosedur
“Minimal ekosistem pemberangkatan PMI sesuai dengan proporsinya dan sesuai negara yang dituju. Contohnya tentang bahasa, budaya, dan keprofesionalannya,” ujarnya. Menurut Luthfi, jika ekosistem penyiapan tenaga kerja sudah dibangun dengan baik, maka perlindungan terhadap PMI juga akan lebih kuat. Sebab banyak persoalan pekerja migran selama ini berawal dari keberangkatan yang tidak sesuai prosedur.
Sementara itu, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla mengatakan pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memetakan sarana dan prasarana di daerah-daerah kantong PMI.
Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan penempatan pekerja migran Indonesia di sektor profesional. “Arahan Presiden untuk mengoptimalkan kurang lebih sekitar 500 ribu calon pekerja Indonesia yang akan kita tempatkan di berbagai sektor profesional di luar negeri,” jelasnya.
Baca juga: Anak Jateng Didorong Naik Level di Jepang
Ia juga mengapresiasi kesiapan Jateng yang sejak awal telah serius menyiapkan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja. Perlindungan pekerja migran, lanjutnya, harus dilihat sebagai satu ekosistem utuh mulai dari pelatihan kompetensi, kemampuan bahasa, kelengkapan dokumen, hingga proses penempatan kerja. Menurutnya, infrastruktur pendidikan di Jateng sebenarnya sangat siap mendukung program tersebut.
Jika dihitung dari seluruh sekolah vokasi, BLK, SMK, hingga politeknik di provinsi ini, kapasitasnya bahkan mencapai sekitar 1,2 juta orang. “Ini menjadi kabar gembira bagi kami. Mudah-mudahan secepatnya kita bentuk tim percepatan untuk menyusun agenda-agenda strategisnya,” ujarnya.
Selama ini banyak orang mengira kerja ke luar negeri cuma soal berangkat dan cari gaji lebih besar. Padahal tanpa skill dan sistem yang jelas, yang besar bukan cuma gajinya, risikonya juga. Makanya, sebelum koper ditutup dan paspor dicap, bekalnya harus lebih dari sekadar nekat. (tebe)
