BACAAJA, JAKARTA- DPP PDIP resmi mengeluarkan surat bernomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026. Isinya jelas: seluruh kader partai, baik yang di struktur, legislatif, maupun eksekutif, dilarang memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk keuntungan finansial atau manfaat material lainnya.
“Dilarang keras, baik secara langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan Program MBG untuk mencari keuntungan finansial atau bentuk manfaat material lainnya,” bunyi instruksi dalam surat tersebut.
Bahasanya nggak pakai kode. Tegas. Tanpa abu-abu. PDIP juga mengingatkan kader untuk menjaga integritas dan memastikan tak ada penyalahgunaan kewenangan yang bisa mencederai kepercayaan rakyat. Artinya, jangan sampai program yang harusnya buat rakyat malah berubah jadi bancakan.
Baca juga: PDIP Bantah Narasi MBG Tak Pakai Dana Pendidikan: di Perpres APBN Angkanya Jelas
Selain larangan, DPP meminta kader ikut mengawal pelaksanaan MBG di daerah masing-masing agar berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, transparan, dan mengutamakan keselamatan masyarakat.
Kalau ada yang nekat melanggar? Sanksi organisasi siap menunggu, sesuai AD/ART dan peraturan internal partai. Politikus PDIP, Guntur Romli membenarkan adanya surat tersebut. Ia menyebut instruksi itu sebagai penegasan bahwa sejak awal partai tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan pribadi dalam “bisnis” MBG.
“Dengan adanya larangan tersebut sikap Partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut,” kata Guntur.
Respons Partai
Surat ini juga disebut sebagai respons atas pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, yang sebelumnya menyebut seluruh kader partai politik memiliki dapur MBG.
PDIP merasa perlu meluruskan. Menurut Guntur, dengan adanya instruksi resmi ini, partai melarang keterlibatan anggota dan kader dalam bisnis MBG. Isu komersialisasi program sosial memang sensitif. Apalagi MBG menyasar kebutuhan dasar: makanan bergizi untuk masyarakat. Begitu muncul narasi “untung miliaran” atau “dapur politik”, publik langsung pasang radar curiga.
Baca juga: Isu Anggaran Disentil, MBG Diklaim Aman Kok
Di sinilah PDIP mencoba ambil posisi: pasang pagar sebelum muncul tudingan liar yang makin melebar. Program kerakyatan memang selalu berada di dua sisi. Di satu sisi, niatnya membantu masyarakat. Di sisi lain, selalu ada potensi dimanfaatkan oknum yang melihat peluang ekonomi di dalamnya.
PDIP kini memilih bersikap preventif. Bukan cuma bilang “kami tidak terlibat”, tapi juga menegaskan secara tertulis: jangan ada kader yang coba-coba ambil celah. Karena kalau program makan gratis saja sampai dipelintir jadi ladang bisnis, yang kenyang mungkin bukan rakyat, tapi kepentingan.
Dan di politik, kadang yang lebih penting dari program bagus adalah memastikan program itu tidak berubah rasa. Jangan sampai niatnya kasih makan bergizi, tapi yang terasa justru aroma cuan. (tebe)
