BACAAJA, SEMARANG – Sebanyak 32,7 juta batang rokok ilegal dan 8.035,18 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dimusnahkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Tengah dan DIY.
Dari penindakan sepanjang 2025 hingga 2026 tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil dicegah diperkirakan mencapai Rp32,60 miliar. Sementara nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp49,28 miliar.
Pemusnahan dilakukan secara simbolis di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Kamis (12/11/2026), melalui pembakaran rokok ilegal menggunakan insinerator dan pemusnahan minuman beralkohol ilegal.
Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY Agus Yulianto mengatakan, barang bukti tersebut merupakan hasil penindakan petugas selama dua tahun terakhir melalui operasi pasar, patroli darat, serta pengawasan pengiriman barang menggunakan perusahaan jasa titipan.
Berdasarkan catatan Bea Cukai, sepanjang 2025 terdapat 54 penindakan dengan hasil sitaan 11.841.728 batang rokok ilegal dan 5.402,1 liter MMEA.
Sementara sepanjang 2026, jumlah penindakan meningkat menjadi 72 kali dengan barang bukti 20.941.070 batang rokok ilegal dan 2.633,08 liter MMEA.
Dengan demikian, total barang yang dimusnahkan mencapai 32.782.798 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan 8.035,18 liter MMEA jenis Arak Bali.
Agus menjelaskan, pelanggaran yang ditemukan memiliki sejumlah modus. Di antaranya rokok tanpa pita cukai atau rokok polos, menggunakan pita cukai palsu maupun bekas pakai, serta penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukan dan personalisasi.
“Kami berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai ilegal. Keberhasilan pemberantasan BKC ilegal ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi yang kuat bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, asosiasi, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Ia menambahkan, dari keseluruhan barang bukti tersebut, nilai cukai tercatat mencapai Rp25,33 miliar. Adapun perkiraan nilai barang mencapai Rp49,28 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar Rp32,60 miliar.
Menurut Agus, pengawasan terhadap barang kena cukai ilegal tidak hanya bertujuan menjaga penerimaan negara, tetapi juga melindungi masyarakat dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, peredaran rokok ilegal berpotensi merugikan penerimaan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ia meminta pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produksi, distribusi, hingga penjualan. Satpol PP di seluruh kabupaten/kota juga diminta memperkuat koordinasi dengan kepolisian dan Bea Cukai.
“Ini harus kita putus mata rantainya. Jadi kita putus mata rantainya agar ilegal itu dari produksinya kita awasi, kita cek. Kemudian distribusinya dibawa ke mana, termasuk aspek penjualannya,” kata Luthfi.
Luthfi menilai, pemberantasan rokok ilegal penting untuk menjaga penerimaan dari sektor cukai yang turut mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
Ia menyebut penerimaan dari pajak rokok resmi di Jawa Tengah mencapai sekitar Rp2,9 triliun dalam setahun. Karena itu, kebocoran akibat peredaran barang ilegal harus ditekan melalui penindakan dan edukasi kepada masyarakat.
Sementara itu, Agus menyebut penerimaan cukai hasil tembakau secara nasional mendekati Rp300 triliun. Khusus Jawa Tengah, nilainya sekitar Rp60 triliun.
Pemusnahan tersebut menjadi bagian dari pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), khususnya untuk bidang penegakan hukum yang mencakup pengawasan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat.
Bea Cukai berharap keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat semakin kuat sehingga peredaran barang kena cukai ilegal dapat ditekan dan tidak kembali masuk ke pasar. (dul)
