BACAAJA, JAKARTA- Pemerintah disebut lagi kena “pukulan ganda” gara-gara subsidi LPG yang terus membengkak, sementara impor gas juga naik-turun nggak karuan. Direktur Eksekutif Next Indonesia Center, Christiantoko menilai, satu-satunya jalan keluar adalah memperluas jaringan gas (jargas) dan membenahi cara subsidi disalurkan.
“Memperluas jaringan gas serta mereformasi mekanisme subsidi menjadi lebih tepat sasaran merupakan langkah penting untuk keluar dari jebakan ‘pukulan ganda’,” kata Christiantoko, Minggu (12/10).
Data yang dikumpulkan Next Indonesia Center nunjukin, subsidi LPG 3 kg sempat tembus Rp100,4 triliun di 2022 sebelum turun jadi Rp74,3 triliun pada 2023 dan naik lagi ke Rp80,2 triliun tahun ini. Di sisi lain, nilai impor gas juga fluktuatif, dari Rp37,6 triliun (2020) melonjak ke Rp72,7 triliun (2022), lalu turun sedikit di tahun-tahun berikutnya.
“Pemerintah terus berusaha jaga agar harga LPG tetap terjangkau, tapi beban subsidi dan impor ini saling menekan,” jelasnya.
Tambahan Anggaran
Saat ini, Kementerian ESDM udah dapat tambahan anggaran Rp8,55 triliun buat memperluas jargas rumah tangga dan eksplorasi batubara. Sementara itu, data penerima subsidi LPG masih terus dimatangkan, disinkronkan lewat BPS dengan data dari Kemensos, PLN, Pertamina, dan pihak terkait lain biar subsidi nggak salah sasaran.
Selain dua langkah utama itu, Christiantoko juga minta pemerintah buka peluang investasi infrastruktur gas dan dorong produksi domestik supaya ketergantungan impor bisa dikurangi.
“Transparansi perdagangan gas juga perlu ditingkatkan biar nggak ada celah buat aliran dana ilegal (illicit financial flow),” tambahnya.
Kalau langkah-langkah ini jalan bareng, bukan cuma beban subsidi yang bisa ditekan, tapi juga bikin energi nasional makin mandiri dan tahan gejolak harga global. (*)
