Evita Yuliati, analis Yunior Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah.
Membebaskan biaya transaksi tidak boleh berujung pada penurunan kualitas layanan. Keamanan sistem, kecepatan pencairan, dan keberlanjutan investasi teknologi tetap harus dijaga.
Transaksi digital semakin murah, tapi uang yang masuk bagi pedagang kecil belum tentu bisa digunakan dengan cepat. Inilah ujian sesugguhnya dari digitalisasi ekonomi.
Bayangkan ada seorang pedagang nasi menjual seratus porsi makanan sehari. Pembeli membayar melalui QRIS, dan notifikasi transaksi terus berdenting. Namun, ketika harus membeli beras, telur, dan minyak goreng keesokan paginya, saldo hasil penjualan belum seluruhnya tersedia untuk digunakan. Dagangan habis, tetapi modal untuk berjualan kembali justru tersendat.
Ini hal yang patut direnungkan di tengah perluasan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0 persen sejak 1 Oktober 2026. Bank Indonesia membebaskan biaya transaksi QRIS hingga Rp100 ribu bagi seluruh kategori pedagang. Khusus usaha mikro, fasilitas MDR 0 persen tetap berlaku untuk transaksi hingga Rp500 ribu.
Di tengah persaingan usaha dan tekanan biaya operasional, pengurangan biaya transaksi memberikan ruang bernapas bagi pelaku usaha. Namun, ada pertanyaan muncul: cukupkah transaksi dibuat gratis, jika perputaran modal pedagang belum tentu semakin cepat?
Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa hingga Juni 2026 terdapat 65,77 juta pengguna dan 44,86 juta merchant QRIS. Sebanyak 96,68 persen merchant merupakan UMKM. Sepanjang semester pertama 2026, nilai transaksi QRIS mencapai Rp1,12 kuadriliun, tumbuh 93,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Angka tersebut merupakan keberhasilan transformasi pembayaran digital. Namun, ada hal yang sering luput dari perhatian, yaitu likuiditas usaha. Bagi perusahaan besar, keterlambatan penerimaan dana satu hari mungkin hanya persoalan administrasi. Bagi pedagang kecil yang mengandalkan hasil penjualan hari ini untuk membeli bahan baku esok pagi, satu hari dapat menentukan keberlangsungan usaha.
Misalkan sebuah warung makan dengan omzet Rp2 juta sehari. Jika 70 persen pembayarannya menggunakan QRIS, maka Rp1,4 juta penerimaan digital setiap hari. Jika dana tersebut baru dapat digunakan keesokan harinya, sementara pedagang membutuhkan 1 juta untuk membeli bahan baku sejak subuh, maka kesenjangan arus kas tersebut harus ditutup dengan uang cadangan.
Ilustrasi ini bukan berarti seluruh transaksi QRIS mengalami keterlambatan pencairan. Waktu penyelesaian dan ketersediaan dana berbeda menurut penyelenggara serta layanan yang digunakan. Persoalan tersebut nyata sebagai risiko operasional bagi usaha dengan modal terbatas.
Kebijakan MDR 0 persen pun memiliki konsekuensi bagi industri pembayaran. Bank dan penyelenggara jasa pembayaran tetap menanggung biaya infrastruktur, keamanan, serta pemrosesan transaksi.
Karena itu, membebaskan biaya transaksi tidak boleh berujung pada penurunan kualitas layanan. Keamanan sistem, kecepatan pencairan, dan keberlanjutan investasi teknologi tetap harus dijaga.
Digitalisasi juga membuka peluang yang jauh lebih besar daripada sekadar pembayaran murah. Riwayat transaksi QRIS bisa menjadi salah satu sumber informasi untuk menilai kapasitas usaha, terutama bagi pedagang yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan formal. Namun, data transaksi bukan jaminan kelayakan kredit. Penilaian tetap harus mempertimbangkan keuntungan usaha, kemampuan membayar, kewajiban yang sudah ada, dan persetujuan penggunaan data.
Di sinilah transformasi digital seharusnya naik kelas: dari mempermudah pembayaran menjadi memperkuat ketahanan usaha. Setidaknya terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan.
Pertama, bank dan penyelenggara pembayaran perlu memperluas pilihan pencairan dana yang lebih cepat, termasuk layanan pada hari yang sama atau secara real time jika memungkinkan. Informasi waktu pencairan dan biaya tambahan harus transparan agar pedagang dapat memilih layanan sesuai kebutuhan.
Kedua, lembaga keuangan dapat mengembangkan pembiayaan modal kerja mikro berbasis arus kas transaksi digital. Misalnya, pedagang dengan riwayat penjualan stabil memperoleh fasilitas pembiayaan jangka pendek untuk membeli persediaan. Besarnya fasilitas harus disesuaikan dengan kemampuan usaha, bukan hanya tingginya omzet.
Ketiga, pemerintah daerah, perbankan, dan komunitas UMKM perlu memperkuat literasi pengelolaan kas. Pedagang harus mampu membedakan omzet, laba, dan uang yang tersedia. Sebab, usaha yang ramai belum tentu sehat bila seluruh penerimaan langsung habis untuk memenuhi kebutuhan berikutnya.
Sebagai langkah awal, program percontohan dapat dilakukan di pasar tradisional atau sentra kuliner dengan mengukur kecepatan pencairan, kebutuhan modal harian, biaya layanan, dan perubahan keuntungan pedagang. Hasilnya menjadi dasar untuk memperluas program yang benar-benar bermanfaat.
Keberhasilan QRIS diukur dari kesanggupan digitalisasi membuat usaha semakin efisien, modal semakin lancar, dan pendapatan pedagang semakin baik.
QRIS telah membantu menghilangkan banyak hambatan pembayaran. Kini tantangannya adalah memastikan uang hasil transaksi dapat kembali bergerak menjadi barang dagangan, lapangan kerja, dan penghasilan keluarga.
Bagi pedagang kecil, kemajuan ekonomi bukan sekadar bunyi notifikasi pembayaran yang berhasil. Kemajuan adalah ketika hasil penjualan hari ini cukup untuk membuka warung kembali esok pagi. Dari sanalah teknologi yang mampu memindahkan uang dalam hitungan detik bisa memastikan bahwa modal pedagang kecil pun dapat bergerak dengan cepat.(*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
