BACAAJA, JAKARTA — Jumat sore di Istana Kepresidenan Jakarta terasa agak berbeda. Langkah mantap Mahfud Md, mantan Menko Polhukam, menarik perhatian banyak pasang mata. Dengan jas rapi dan dasi biru muda, ia tiba sekitar pukul 15.20 WIB tanpa banyak bicara—tapi sorotan kamera tak lepas darinya.
Kabar beredar, Mahfud bakal dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Komite Reformasi Polri, lembaga baru yang disebut-sebut akan merombak tubuh kepolisian. Tapi Mahfud memilih kalem.
“Saya diminta datang karena dipanggil presiden, disuruh datang saja. Enggak tahu buat apa,” ujarnya sambil tersenyum tipis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (7/11/2025).
Ia mengaku mendapat panggilan mendadak lewat telepon semalam. Menariknya, ia sempat bingung harus memakai batik atau jas.
“Tadi malam ditelepon, tapi enggak dikasih tahu untuk apa. Mau pakai batik, tapi disuruh pakai jas saja,” tambahnya santai.
Isu Komite Sudah Lama Berembus
Mahfud sebenarnya tidak sepenuhnya kaget. Ia mengaku sudah mendengar kabar soal dirinya yang akan bergabung dalam Komite Reformasi Polri sejak 40 hari lalu.
“Udah lama dulu, sudah 40 hari lalu,” ucapnya pendek, tanpa menyinggung posisi yang akan diembannya.
Sumber di lingkungan Istana menyebut, komite ini dirancang langsung oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari agenda besar pembenahan sistem keamanan nasional.
Kabarnya, komite tersebut akan diisi sembilan orang dari berbagai latar belakang — mulai dari mantan pejabat, akademisi, hingga pakar hukum.
Otto Hasibuan Ikut Gabung
Salah satu nama yang sudah memastikan diri bergabung adalah Otto Hasibuan. Mantan Ketua Umum Peradi ini kini menjabat Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
“Ya, saya diminta jadi salah satu anggota Tim (Komite) Reformasi Polri ini,” ujar Otto di Istana, Jumat sore.
Ia menyebut belum tahu posisi pastinya dalam struktur komite, tapi mengonfirmasi bahwa total ada sembilan anggota.
“Saya dengar sembilan orang, tapi detailnya belum tahu,” lanjutnya.
Deretan Nama Berat di Daftar Komite
Otto mengungkap bahwa beberapa nama besar akan bergabung, termasuk Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
“Yang saya tahu hanya Pak Yusril dan mungkin Pak Suprahman. Yang lain belum tahu,” ucapnya.
Tak hanya itu, Otto juga menyebut mantan Kapolri akan turut bergabung, bersama para tokoh hukum dan mantan pejabat tinggi negara.
“Presiden sempat bilang unsurnya dari mantan Kapolri dan tokoh hukum. Nah, di situ salah satunya Pak Mahfud,” ungkap Otto.
Reformasi Polri Jadi Sorotan
Rencana pembentukan Komite Reformasi Polri ini sudah lama menjadi pembicaraan publik. Isu reformasi kepolisian mencuat setelah munculnya sejumlah kasus yang menyorot kinerja internal Polri dalam beberapa tahun terakhir.
Komite ini diharapkan menjadi tim independen yang memberi masukan strategis kepada Presiden, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan profesionalisme aparat.
Mahfud Md dinilai sebagai figur yang pas karena rekam jejaknya yang dikenal bersih dan tegas dalam isu hukum dan hak asasi manusia.
Suasana Istana Makin Ramai
Menjelang sore, suasana di Kompleks Istana semakin ramai. Sejumlah pejabat tinggi mulai berdatangan dengan setelan jas lengkap dan dasi biru—warna yang tampaknya disepakati bersama untuk acara hari itu.
Di antara yang hadir tampak Menteri Dalam Negeri sekaligus mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian, Yusril Ihza Mahendra, Supratman Andi Agtas, serta mantan Kapolri Jenderal (Purn) Badrodin Haiti.
Ada pula Ahmad Dofiri, penasihat khusus Presiden bidang keamanan dan reformasi kepolisian, serta pakar hukum tata negara Prof. Jimly Asshiddiqie.
Komite dengan Misi Berat
Ruang lingkup tugas Komite Reformasi Polri disebut tak main-main. Tim ini akan mengevaluasi berbagai aspek, mulai dari sistem rekrutmen, pola karier, hingga kultur organisasi di tubuh kepolisian.
Tujuannya: menjadikan Polri lebih profesional, transparan, dan dekat dengan masyarakat.
Sumber internal menyebutkan, Presiden ingin hasil rekomendasi komite bisa langsung diimplementasikan tanpa berbelit-belit.
Mahfud dan Misi Reformasi
Meski belum ada pengumuman resmi, publik menilai bergabungnya Mahfud ke dalam komite tersebut bisa menjadi penanda kuat arah baru reformasi hukum di era Prabowo.
Mahfud dikenal sebagai tokoh yang berani bersuara keras ketika hukum dianggap melenceng. Di berbagai kesempatan, ia sering menegaskan pentingnya menjaga integritas lembaga penegak hukum.
“Hukum itu harus jadi pagar, bukan alat tukar,” ucap Mahfud dalam salah satu pidatonya beberapa waktu lalu.
Penantian Resmi Pelantikan
Hingga sore, prosesi pelantikan belum juga dimulai. Para pejabat masih terlihat berbincang santai di sekitar halaman Istana, sambil menunggu kepastian dari Sekretariat Negara.
Beberapa staf presiden terlihat menyiapkan ruangan di dalam kompleks, menandakan acara mungkin berlangsung tertutup.
Sementara Mahfud hanya melempar senyum ketika ditanya apakah dirinya siap menerima amanah baru. “Kalau diminta membantu negara, ya siap saja,” katanya singkat.
Menuju Babak Baru Reformasi Polri
Langkah pembentukan Komite Reformasi Polri ini menandai babak baru hubungan pemerintah dengan lembaga kepolisian. Prabowo disebut ingin menghadirkan wajah Polri yang lebih humanis, responsif, dan bersih.
Dengan gabungan figur kuat seperti Mahfud, Yusril, Otto, dan para mantan Kapolri, publik menaruh harapan besar pada komite ini.
Malam itu, suasana di Istana berangsur tenang. Namun, langkah-langkah kecil para tokoh hukum itu bisa jadi awal dari perubahan besar di tubuh kepolisian Indonesia. (*)
