BACAAJA, JAKARTA – Di tengah rame isu pencopotannya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya ngajak semua pihak balik ke jalur konstitusi:
urusan jabatan Ketum diselesaikan secara terhormat lewat Muktamar NU.
Ajakan ini muncul setelah beredar surat edaran yang menyebut dirinya bukan lagi Ketum PBNU mulai 26 November 2025.
“Apa pun masalahnya, kalau masih ada yang tidak terselesaikan, mari kita selesaikan melalui Muktamar, sehingga keutuhan organisasi terjaga, integritas organisasi tidak ternodai,” kata Gus Yahya di Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Bacaaja: Gus Yahya Tolak Mundur, Rapat Alim Ulama: Gak Ada Pemakzulan
Bacaaja: Drama Lanjutan PBNU: Muncul Edaran Gus Yahya Nggak Lagi Ketum per 26 November 2025
Ngaku Nggak Sempurna, tapi Minta NU Tetap Utuh
Gus Yahya mengakui selama memimpin PBNU pasti ada salah dan kurang. Tapi ia minta semua pihak, termasuk Rais Aam dan jajaran PBNU, menaruh keutuhan NU di prioritas utama.
“Tentu dalam memimpin saya tidak lepas dari kesalahan. Mari kita jaga keutuhan NU ini, kita jaga integritas organisasi,” ujarnya.
Soal surat edaran yang menyatakan dirinya bukan Ketum lagi, Gus Yahya menyebut langkah itu patut dicurigai sebagai upaya memecah NU.
“Saya kira harus dicurigai ada yang menginginkan NU ini pecah. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba dilakukan hal seperti ini,” katanya.
Isi Singkat Surat Edaran
Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang diteken KH Afifuddin Muhajir dan KH Ahmad Tajul Mafakhir berisi antara lain:
- Gus Yahya dinyatakan tidak lagi sebagai Ketum PBNU per 26 November 2025.
- Ia tidak lagi punya wewenang dan hak atas atribut dan fasilitas ketua umum.
- PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno untuk membahas pemberhentian dan pergantian fungsionaris.
- Selama posisi ketum dianggap kosong, kepemimpinan PBNU berada di tangan Rais Aam sebagai pimpinan tertinggi.
Dengan dorongan penyelesaian lewat Muktamar, Gus Yahya ingin turbulensi internal NU ditutup dengan cara yang lebih terbuka, sah, dan bermartabat—bukan lewat manuver sepihak yang berpotensi bikin NU makin terbelah. (*)
