Khoirul Nikmah, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) UPGRIS.
Di tengah situasi darurat, kabar yang salah juga bisa mengalihkan perhatian dari hal yang benar-benar mendesak, yaitu menolong warga yang terdampak.
Di Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat kabut asap menyelimuti dan warga sulit bernapas. Di saat yang sama, layar ponsel dipenuhi kabar yang membuat kita sulit berpikir jernih. Warga yang sudah lelah menghirup asap masih harus menyaring mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan.
Sepanjang karhutla 2026, hoaks beredar dengan cepat. Kantor berita ANTARA mencatat unggahan yang mengklaim Presiden menetapkan karhutla Kalimantan sebagai bencana nasional, dan memastikannya hoaks.
Ada pula kabar bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan orang utan Kalimantan punah, padahal Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat baru melepasliarkan sembilan orang utan korban karhutla pada awal November.
Foto yang disebut Kantor Gubernur Kalteng terbakar ternyata dokumentasi kebakaran Gedung DPRD Kota Makassar pada 29 Agustus 2025. Unggahan tentang api karhutla yang merambat ke permukiman di Brunei Darussalam pun, menurut hasil pemeriksaan fakta, memakai foto kebakaran lama pada 19 April 2025.
Unggahan-unggahan itu tampak meyakinkan, apalagi jika disertai foto. Padahal, satu pengecekan sederhana saja sudah cukup untuk membongkarnya. Hoaks biasanya menemukan celahnya saat orang sedang cemas dan butuh kepastian, sebab di saat seperti itu kabar yang dramatis terasa lebih meyakinkan daripada klarifikasi yang datang belakangan.
Karena itu, rasanya kurang adil jika warga dijadikan satu-satunya pihak yang disalahkan. Pemerintah dan media mempunyai tugas untuk memastikan informasi yang benar sampai dengan cepat, jelas, dan mudah dicari. Warga pun tak kalah penting untuk membiasakan diri memeriksa dulu sebelum menekan tombol bagikan.
Meski begitu, melawan hoaks bukan berarti kita harus berhenti bersuara. Kritik dan hoaks jelas berbeda. Kritik menilai fakta, sedangkan hoaks memalsukan fakta. Mempertanyakan cara pemerintah menangani karhutla, menagih hukuman bagi pembakar lahan, atau mendorong status bencana nasional adalah hak kita sebagai warga negara.
Yang keliru adalah menyebarkan kabar bahwa status tersebut sudah ditetapkan padahal belum. Supaya makin kuat, kritik sebaiknya dilengkapi data, misalnya catatan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) soal 100 titik panas berkepercayaan tinggi di seluruh Indonesia hingga 1 November 2026.
Pada akhirnya, hoaks merugikan dua kali: menyesatkan pembacanya, lalu melemahkan kritik yang benar. Argumen tajam tentang penanganan karhutla bisa dipatahkan hanya karena satu foto palsu ikut dibagikan. Di tengah situasi darurat, kabar yang salah juga bisa mengalihkan perhatian dari hal yang benar-benar mendesak, yaitu menolong warga yang terdampak.
Agar tidak termakan hoaks, caranya sederhana dan bisa dimulai dari hal kecil. Cek dulu tanggal dan lokasi foto sebelum dibagikan, cocokkan dengan kanal cek fakta, lalu beri jeda sejenak kalau sebuah kabar langsung bikin hati panas atau panik. Asap hutan memang tugas pemadam dan hujan, tapi asap hoaks tugas kita bersama.(*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.

