Jokowi Pilih PSI Daripada PPP

NARAKITA, SOLO– Presiden RI ke-7 Joko Widodo lebih memilih menahkodai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dibanding menjadi Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kedua partai tersebut saat ini sama-sama tidak memiliki wakil di parlemen.
Kedua partai tersebut memang belum menggelar pemilihan ketua umum baru. PPP baru akan memilih Ketua Umum melalui Muktamar yang rencananya digelar Agustus 2025. Sementara PSI yang saat ini ketua umumnya dipegang putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, juga belum menentukan kapan waktu pemilihan ketua umum diselenggarakan.
“Enggaklah. Di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi,” jawab Jokowi, Jumat (6/6/2025) kepada awak media saat ditemui di Solo.
Apalagi di PPP, imbuhnya, sudah banyak calon ketua umum yang muncul dalam bursa. Jokowi mengaku tidak lebih baik dibanding kader-kader internal partai berlambang Ka’bah tersebut, yang sudah muncul sebagai bakal calon kandidat ketum.
“Saya di PSI aja,” celetuknya sambil tersenyum kepada awak media yang bertanya.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan mengatakan ke media bahwa nama Jokowi diusulkan oleh beberapa pengurus wilayah PPP untuk memimpin partai.
“Insyaalah kalua PPP dipegang pak Jokowi, PPP Kembali ke senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat unsur pimpinan,” kata Pulungan saat itu.
Terpisah, Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha menampik adanya usulan kader PPP agar Jokowi menjadi Ketum PPP. Menurut Tamliha, partainya tidak pernah sekali pun melamar Jokowi untuk menjadi Ketum PPP secara formal.
“Itu adalah hak politik Pak Jokowi untuk menjadikan PSI sebagai kendaraan politiknya. PPP secara institusional juga tidak pernah melamar Pak Jokowi menjadi Caketum PPP,” kata dia kepada media, Minggu (8/6/2026)
Saat ini, tambah Tamliha, tim Ahlil Halli Wal Aqdi (AHWA) PPP sedang bekerja melakukan penjaringan kepada para calon ketum. Sejumlah nama yang dinilai memiliki kapasitas, intergritas, dan kapabilitas, sedang digodo Tim AHWA. Tim ini juga bertugas memperkecil potensi konflik antar kader pasca-muktamar. (*)