BACAAJA, SEMARANG – Kebutuhan tenaga pendidik di Jawa Tengah masih jauh dari kata aman. Di tengah upaya meningkatkan kualitas pendidikan, jumlah guru justru terus berkurang karena setiap tahun ada ribuan tenaga pengajar yang memasuki masa pensiun.
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah menilai persoalan kekurangan guru masih menjadi pekerjaan besar yang harus segera dibereskan pemerintah. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini bisa menghambat pemerataan pendidikan dan membuat kualitas pembelajaran di sekolah ikut terdampak.
Ketua PGRI Jateng, Muhdi, menyebut kebutuhan tenaga pendidik belum sepenuhnya terpenuhi. Padahal, ketersediaan guru menjadi salah satu faktor penting agar seluruh anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.
“Problemnya adalah sampai saat ini tetap saja masih kekurangan guru,” kata Muhdi, Minggu (15/11/2026).
Setiap Tahun 1.000-2.000 Guru Pensiun
Muhdi mengungkapkan, salah satu penyebab kebutuhan guru terus meningkat adalah banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun.
Dalam setahun, diperkirakan ada sekitar 1.000 hingga 2.000 guru di Jawa Tengah yang mengakhiri masa pengabdiannya. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menyiapkan tenaga pengganti agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu.
Karena itu, PGRI mendorong pemerintah melakukan perekrutan secara terencana. Pengisian posisi yang ditinggalkan guru pensiun perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya menunggu kekurangan semakin besar.
Muhdi yang juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Tengah mengapresiasi rencana pemerintah merekrut sekitar 956.000 guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 525.000 orang di antaranya merupakan guru baru atau fresh graduate.
“Tapi, kami mengapresiasi karena pemerintah sudah mengumumkan akan merekrut kurang lebih 956.000 PNS untuk guru,” jelas Muhdi.
“Angka ini saya kira cukup bagus ya untuk mengisi kekurangan guru yang ada, sekaligus menambal guru yang pensiun-pensiun,” tambahnya.
Guru PPPK Paruh Waktu Bakal Beralih Status
Selain persoalan jumlah tenaga pendidik, PGRI Jateng juga menyoroti nasib guru yang saat ini berstatus aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK) paruh waktu.
Muhdi menyampaikan bahwa pemerintah telah memastikan tidak akan ada lagi status ASN PPPK paruh waktu. Para guru yang saat ini masih menggunakan skema tersebut direncanakan beralih menjadi PPPK penuh waktu pada tahun depan.
Menurutnya, perubahan status ini menjadi kabar positif karena bisa memberikan kepastian lebih baik bagi para tenaga pendidik.
“Yang kedua, pemerintah sudah memastikan bahwa tidak akan ada lagi ASN PPPK paruh waktu sehingga tahun depan mereka akan diubah menjadi PPPK penuh waktu,” jelasnya.
Dengan status penuh waktu, para guru diharapkan tidak lagi dihantui ketidakpastian masa kerja akibat kontrak yang hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu.
“Yang berarti mereka tidak di apa namanya, tidak dikontrak 1-2 tahun yang membuat gelisah,” ucap Muhdi.
PGRI Berharap Guru PPPK Bisa Diangkat PNS
Tak hanya mendorong perubahan status menjadi PPPK penuh waktu, PGRI Jateng juga berharap pemerintah membuka kesempatan bagi guru PPPK untuk menjadi PNS.
Muhdi menilai peluang tersebut penting sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian tenaga pendidik sekaligus memberikan kepastian karier yang lebih baik.
Ia berharap kebijakan perekrutan guru baru dan penataan status kepegawaian bisa berjalan beriringan. Dengan begitu, persoalan kekurangan guru tidak hanya ditangani dari sisi jumlah, tetapi juga kesejahteraan dan kepastian masa depan para pendidik.
“Saya apresiasi dan kami berharap itu bisa dilakukan,” pungkasnya.
Bagi PGRI Jateng, pemenuhan kebutuhan guru tidak boleh sekadar menjadi agenda perekrutan. Pemerintah juga perlu memastikan distribusi tenaga pendidik merata dan status kepegawaiannya jelas agar layanan pendidikan berkualitas bisa dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah. (*)

