Baca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.co
  • Info
    • Ekonomi
      • Sirkular
    • Hukum
    • Olahraga
      • Sepak Bola
    • Pendidikan
    • Politik
      • Daerah
      • Nasional
  • Unik
    • Kerjo Aneh-aneh
    • Lakon Lokal
    • Tips
    • Viral
    • Plesir
  • Opini
  • Tumbuh
  • Fokus
Reading: Aturan Hak Pensiun Presiden-Wakil Presiden Digugat ke MK, Singgung soal Pemberhentian
Baca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.co
Follow US
  • Info
  • Unik
  • Opini
  • Tumbuh
  • Fokus
© 2025 Bacaaja.co
Hukum

Aturan Hak Pensiun Presiden-Wakil Presiden Digugat ke MK, Singgung soal Pemberhentian

R. Izra
Last updated: November 17, 2026 9:59 am
By R. Izra
3 Min Read
Share
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI.
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI.
SHARE

BACAAJA, JAKARTA – Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden secara hormat dan tidak hormat masuk dalam materi gugatan soal aturan hak pensiun Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tiga orang menggugat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 karena dinilai belum mengatur secara jelas kondisi mantan kepala negara yang berhak atau tidak berhak menerima pensiun.

Dalam aturan tersebut, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Namun, para pemohon menilai beleid itu belum memberikan batasan objektif mengenai pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat.

Mereka menilai kondisi tersebut berpotensi membuat penentuan hak pensiun bergantung pada keputusan politik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Ketentuan ini menyerahkan kepastian hak keuangan/administratif dan pensiun negara kepada keputusan diskresi politik akibat ketiadaan atau keberadaan rumusan eksplisit oleh lembaga politik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam hal hendak memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden secara tidak dengan hormat,” demikian bunyi berkas permohonan yang dikutip dari laman MK, Selasa (17/11/2026).

Para pemohon juga mendalilkan aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum. Menurut mereka, tidak adanya kriteria yang jelas justru membuka ruang subjektivitas politik dalam menentukan status pemberhentian mantan Presiden dan Wakil Presiden.

Gugatan ini telah terdaftar di MK dengan Nomor Perkara 428/PUU-XXIV/2026 pada 16 November 2026.

Minta MK Atur Kriteria Pensiun

Permohonan tersebut diajukan oleh tiga orang, yakni I Wayan Satria Pratama Bayu Negara Marcellinoananta Surya Timur dan Agripa Tri Fosa Sianipar.

Dalam petitumnya, mereka meminta MK mengubah Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 dengan menambahkan kriteria pemberhentian yang dianggap terhormat dan tidak dengan hormat.

Untuk pemberhentian dengan hormat, pemohon mengusulkan tiga kondisi, yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta diberhentikan karena perampingan atau alasan nonpelanggaran lainnya.

Sementara itu, pemberhentian tidak dengan hormat diusulkan berlaku bagi Presiden atau Wakil Presiden yang dipidana karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana berencana dengan ancaman minimal dua tahun, melanggar sumpah atau janji jabatan, serta melakukan perbuatan tercela.

Dengan gugatan ini, para pemohon berharap aturan mengenai hak pensiun mantan Presiden dan Wakil Presiden memiliki batasan yang lebih jelas dan memberikan kepastian hukum.

Namun, seluruh usulan tersebut masih berupa permohonan. MK belum memutus apakah gugatan itu akan dikabulkan atau ditolak. (*)

You Might Also Like

22 Desa Lenyap Diterjang Banjir Sumatera, Aceh Paling Parah

Buruh SPAMK Semarang Minta Upah Naik 630 Ribu

PSIS Bergabung di Grup Berat

Pengobatan Gratis di Panti Marhaen Kembali Diserbu Warga

Rekor di Asia Tenggara! Orang Indonesia Doyan Bikin Gambar Pakai Gemini AI, Sehari 9 Juta Gambar

TAGGED:hak pensiunhak pensiun presiden-wakil presidenheadlineMKpemberhentian presiden-wakil presidenpresidenwakil presiden
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp
Previous Article Ilustrasi jenazah korban. Pesilat di Sukoharjo Meninggal setelah Latihan, Tubuhnya Lebam-lebam
Next Article Jateng Terancam Krisis Guru, Ribuan Pendidik Pensiun Tiap Tahun

Ikuti Kami

FacebookLike
InstagramFollow
TiktokFollow

Must Read

PLAFON AMBROL: Pihak sekolah dan dinas meninjau plafon ambrol di SMAN 14 Semarang, Rabu (18/11/2026). (bae)

Plafon 2 Ruang Kelas SMAN 14 Semarang Ambrol, Kegiatan Belajar Siswa Diungsikan

Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat masih menjabat sebagai Kapolri.

Giliran Listyo Sigit Kapan Disidang? Dua Jenderal Polisi Tersangka Penyadapan Dipecat

Cuaca Ekstrem Mengintai Jateng hingga 20 November

Rokok Ilegal 6,1 Juta Batang Disita! Dijual Online hingga Sales Keliling

Sumarno Minta Teknologi Digital Bikin Pelayanan Publik Makin Sat-set

- Advertisement -
Ad image

You Might Also Like

Info

490 Rumah Sudah Direhab, Pemkot Kucurkan Rp21,36 Miliar untuk Program RTLH

November 15, 2026
Alissa Wahid (kanan) dan eks-Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, berdialog tentang Prahara Agustus yang menimbulkan korban di berbagai daerah. (bae)
Hukum

Alissa Wahid Tantang Polisi Buka CCTV: Biar Kasus Kematian Iko Unnes Terang Benderang

September 11, 2025
Hukum

Video Dugaan Bullying di Tel-U Viral, Kampus Bergerak

Oktober 11, 2026
Hukum

Korupsi Rp237 Miliar BUMD Cilacap, Penyidikan Rampung, Siap Gas ke Persidangan!

Agustus 28, 2025

Diterbitkan oleh PT JIWA KREASI INDONESIA

  • Kode Etik Jurnalis
  • Redaksi
  • Syarat Penggunaan (Term of Use)
  • Tentang Kami
  • Kaidah Mengirim Esai dan Opini
Reading: Aturan Hak Pensiun Presiden-Wakil Presiden Digugat ke MK, Singgung soal Pemberhentian
© Bacaaja.co 2026
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?