BACAAJA, JAKARTA – Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden secara hormat dan tidak hormat masuk dalam materi gugatan soal aturan hak pensiun Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).
Tiga orang menggugat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 karena dinilai belum mengatur secara jelas kondisi mantan kepala negara yang berhak atau tidak berhak menerima pensiun.
Dalam aturan tersebut, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Namun, para pemohon menilai beleid itu belum memberikan batasan objektif mengenai pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat.
Mereka menilai kondisi tersebut berpotensi membuat penentuan hak pensiun bergantung pada keputusan politik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Ketentuan ini menyerahkan kepastian hak keuangan/administratif dan pensiun negara kepada keputusan diskresi politik akibat ketiadaan atau keberadaan rumusan eksplisit oleh lembaga politik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam hal hendak memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden secara tidak dengan hormat,” demikian bunyi berkas permohonan yang dikutip dari laman MK, Selasa (17/11/2026).
Para pemohon juga mendalilkan aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum. Menurut mereka, tidak adanya kriteria yang jelas justru membuka ruang subjektivitas politik dalam menentukan status pemberhentian mantan Presiden dan Wakil Presiden.
Gugatan ini telah terdaftar di MK dengan Nomor Perkara 428/PUU-XXIV/2026 pada 16 November 2026.
Minta MK Atur Kriteria Pensiun
Permohonan tersebut diajukan oleh tiga orang, yakni I Wayan Satria Pratama Bayu Negara Marcellinoananta Surya Timur dan Agripa Tri Fosa Sianipar.
Dalam petitumnya, mereka meminta MK mengubah Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 dengan menambahkan kriteria pemberhentian yang dianggap terhormat dan tidak dengan hormat.
Untuk pemberhentian dengan hormat, pemohon mengusulkan tiga kondisi, yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta diberhentikan karena perampingan atau alasan nonpelanggaran lainnya.
Sementara itu, pemberhentian tidak dengan hormat diusulkan berlaku bagi Presiden atau Wakil Presiden yang dipidana karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana berencana dengan ancaman minimal dua tahun, melanggar sumpah atau janji jabatan, serta melakukan perbuatan tercela.
Dengan gugatan ini, para pemohon berharap aturan mengenai hak pensiun mantan Presiden dan Wakil Presiden memiliki batasan yang lebih jelas dan memberikan kepastian hukum.
Namun, seluruh usulan tersebut masih berupa permohonan. MK belum memutus apakah gugatan itu akan dikabulkan atau ditolak. (*)

