BACAAJA, JAKARTA – Wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD kembali rame, tapi PDI Perjuangan langsung pasang rem.
Partai banteng moncong putih ini tegas: Pilkada harus tetap dipilih langsung oleh rakyat, bukan lewat parlemen daerah.
Sikap itu disampaikan Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Jakarta, Sabtu (10/1/2026). Menurut Ganjar, posisi PDIP soal Pilkada nggak abu-abu.
Bacaaja: Wacana Pilkada lewat DPRD Diprotes Keras, tapi Partai Macam Gerindra Bodo Amat, Mengapa?
Bacaaja: Pilkada lewat DPRD Bentuk Kemunduran Demokrasi, Pengamat: Politik Transaksional
“Sikap PDI Perjuangan sangat jelas. Kita dukung pemilihan kepala daerah secara langsung,” tegas Ganjar.
Ganjar mengingatkan, sistem Pilkada di Indonesia punya sejarah panjang. Dulu, di era Orde Baru, kepala daerah memang dipilih lewat DPRD.
Tapi setelah Reformasi, arah politik berubah: rakyat diberi hak memilih langsung pemimpinnya. Sistem ini mulai diterapkan secara nasional di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Nah, pada saat itu sudah diuji. Judicial review ke Mahkamah Konstitusi juga sudah mengatur bahwa ini masuk rezim pemilu, maka harus langsung,” jelas Ganjar.
Sikap PDIP ini jelas berseberangan dengan sejumlah partai lain. Gerindra, misalnya, justru mendukung Pilkada dipilih DPRD dengan alasan lebih praktis dan efisien.
Menurut Sekjen Gerindra Sugiono, mekanisme lewat DPRD bisa memangkas tahapan panjang, menghemat waktu, sekaligus menekan ongkos politik dan anggaran.
“Gerindra mendukung pemilukada oleh DPRD, baik di tingkat bupati, wali kota, maupun gubernur,” kata Sugiono.
Wacana ini pun bikin perdebatan makin panas. Di satu sisi, ada yang bicara efisiensi dan biaya.
Di sisi lain, ada yang ngotot soal hak rakyat memilih langsung pemimpinnya. Dan untuk PDIP, pilihan itu jelas: langsung, bukan lewat perantara. (*)
