BACAAJA, JAKARTA – Data ekonomi warga yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kembali jadi sorotan. Pasalnya, pengelompokan berdasarkan desil dinilai masih berpotensi meleset dari kondisi nyata yang dialami masyarakat.
Kalau data yang keliru dibiarkan, dampaknya bukan sekadar soal angka di sistem. Warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan bisa saja malah tersisih dari program pemerintah karena masuk kategori desil yang tidak sesuai.
Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana pun meminta pemerintah menyediakan ruang sanggah bagi masyarakat. Menurutnya, warga harus punya kesempatan memperbaiki data ketika kondisi ekonominya tidak tercermin dalam hasil pengelompokan desil DTSEN.
Bonnie menyampaikan dorongan tersebut kepada wartawan, Kamis, 27 Agustus 2026.
Ia menilai mekanisme sanggah penting untuk mencegah kesalahan data berujung pada hilangnya akses masyarakat terhadap bantuan sosial (bansos). Program yang terdampak antara lain Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP).
Menurut Bonnie, persoalan ini bukan hal sepele. Masih banyak masyarakat yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari maupun pendidikan dari bantuan pemerintah.
“Banyak masyarakat yang masih sangat bergantung pada penerimaan bantuan dari pemerintah secara rutin,” ujar Bonnie.
Ia mengatakan, sejumlah masukan dari masyarakat di berbagai daerah sudah diterimanya. Keluhan tersebut salah satunya berkaitan dengan posisi warga dalam kategori desil DTSEN yang dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya.
Bonnie mencontohkan persoalan dalam penyaluran KIP Kuliah. Ada calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang berisiko gagal melanjutkan pendidikan gara-gara terkendala hasil pengelompokan desil.
“Banyak calon mahasiswa yang datang dari keluarga miskin terancam gagal kuliah karena ketidakakuratan data desil,” katanya.
Karena itu, Bonnie meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap kemungkinan adanya kesalahan atau anomali dalam data. Evaluasi secara berkala dinilai perlu dilakukan agar data yang dipakai benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat.
Menurutnya, warga juga perlu diberi jalur yang jelas untuk mengajukan sanggah. Dengan begitu, masyarakat yang merasa masuk desil tidak tepat bisa menyampaikan bukti dan meminta datanya diperiksa kembali.
Bonnie menegaskan, data seharusnya menjadi alat untuk memastikan bantuan tepat sasaran, bukan malah membuat warga yang berhak kehilangan akses. Apalagi jika menyangkut pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Ia berharap pemerintah segera membenahi mekanisme tersebut. Jangan sampai persoalan administrasi dan data justru menjadi tembok bagi masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan.
Evaluasi dan mekanisme sanggah, kata Bonnie, menjadi penting agar penerapan DTSEN tidak sekadar rapi di atas kertas. Yang paling penting, hasil akhirnya tetap berpihak pada warga yang memang membutuhkan. (*)
