BACAAJA, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal ramainya pembahasan mengenai kepemilikan 41 dapur makan bergizi gratis (MBG) oleh Yasika Aulia Ramadhani, putri dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Machmud. Angka itu jelas tak biasa, apalagi seluruh dapur tersebut berada di bawah pengelolaan yayasan yang ia dirikan, Yasika Group.
Sebaran dapur MBG milik Yasika pun terbilang luas. Ada 16 dapur di Kota Makassar, 3 dapur di Parepare, 2 dapur di Gowa, dan 10 dapur di Kabupaten Bone. Beberapa dapur lain disebut masih dalam tahap finalisasi. Ekspansi besar-besaran itu dimulai sejak awal 2025.
Regulasi Ada, Celahnya Juga Terbaca
Kepemilikan puluhan Dapur MBG oleh satu nama jelas memantik tanya publik. Namun BGN memastikan operasional dapur-dapur tersebut tidak akan dihentikan. Wakil Ketua BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa pemberhentian bukan langkah yang bijak.
“Nanti bagaimana anak-anak yang menerima manfaat,” ucap Nanik di Istana Kepresidenan pada Kamis, 20 November 2025.
Padahal, aturan internal BGN membatasi satu yayasan hanya boleh mengelola maksimal 10 dapur MBG dalam satu provinsi. Jika di provinsi lain, batasnya 5 unit per yayasan. Tetapi Yasika diketahui menggunakan berbagai nama yayasan berbeda untuk mengajukan pembukaan dapur-dapur itu.
“Dengan nama yayasan yang berbeda-beda,” ujar Nanik, menjelaskan celah aturan yang dimanfaatkan Yasika untuk memperluas jangkauan SPPG.
BGN kini mengaku sedang mengevaluasi dan siap memperketat mekanisme pendaftaran mitra, termasuk lewat penyusunan petunjuk teknis baru agar kasus serupa tak terulang.
BGN: Bukan Monopoli, Tapi Investasi
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menuturkan bahwa proses pengajuan SPPG dilakukan melalui sistem portal sehingga pihaknya tidak mengetahui siapa pemohon di balik nama yayasan. Dengan mekanisme ini, BGN hanya memproses data administratif tanpa melihat figur pemiliknya.
Dalam isu 41 dapur MBG ini, Dadan menolak anggapan bahwa Yasika memonopoli program pemerintah. Baginya, investasi besar justru membantu percepatan distribusi makanan bergizi untuk anak-anak.
“Itu kan bukan uang negara, itu investasi. Jadi siapapun yang mampu membangun, dipersilakan,” kata Dadan pada Rabu, 19 November 2025.
Di tengah sorotan publik, BGN menegaskan bahwa yang terpenting adalah keberlanjutan layanan pangan bergizi bagi warga yang membutuhkan. Sementara itu, evaluasi sistem dan aturan tengah berjalan untuk memastikan standar dan pemerataan program tetap terjaga. (*)
