BACAAJA, SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang menyiapkan anggaran sementara Rp5,7 triliun untuk 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kerakyatan.
Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin mengatakan, penanganan banjir juga masuk prioritas anggaran 2027, selain pembangunan yang mendorong sektor wisata.
“Artinya, apa yang sudah ada di lapangan dan masyarakat, kita coba ditempatkan prioritas utama tahun 2027 mendatang, tapi tidak melupakan hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur, penanganan banjir,” kata Iswar, Kamis (19/11/2026).
Anggaran sementara tersebut dibahas dalam penandatanganan kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027.
Iswar menjelaskan, pengembangan pariwisata akan diarahkan agar ikut menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena itu, Pemkot Semarang ingin mengembangkan potensi lokal yang bisa mendukung sektor wisata sekaligus membuka peluang usaha bagi warga.
Dia menegaskan, pembangunan infrastruktur tetap dibutuhkan untuk menunjang arah kebijakan tersebut. Termasuk perbaikan fasilitas yang mendukung aktivitas masyarakat dan penanganan banjir.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Semarang Handi Priyanto menyebut anggaran sementara masih disusun dengan memperhatikan porsi belanja tahun sebelumnya dan kewajiban yang diatur undang-undang.
Belanja infrastruktur masih menjadi salah satu pos terbesar. Pemkot juga tetap mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan sekitar 10 persen, serta belanja pegawai sebesar 29,42 persen.
Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman meminta Pemkot konsisten menjalankan anggaran sesuai kesepakatan bersama. Dia berharap program yang sudah dibahas tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar direalisasikan.
DPRD juga mengingatkan pentingnya kesiapan menghadapi banjir, terutama menjelang musim hujan. Pemerintah diminta memastikan pompa berfungsi dan titik-titik rawan genangan mendapat penanganan sejak dini.
“Kami mendorong agar pompa-pompa atau titik-titik yang dianggap rawan harus diantisipasi dan dipersiapkan. Sehingga mitigasinya bisa dilakukan dan penanganannya cepat,” ujar Kadar.
Menurutnya, banjir tidak hanya mengancam keselamatan dan aktivitas warga, tetapi juga bisa merusak infrastruktur. Karena itu, kesiapan penanganan banjir perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan anggaran 2027. (bae)

