NARAKITA, MEDAN — Kota Medan mendadak jadi sorotan nasional pada Jumat (27/6/2025) setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah tersebut. Aksi senyap lembaga antirasuah itu dikonfirmasi langsung oleh salah satu komisioner KPK, Fitroh Rohcahyanto.
Melalui pernyataan singkat kepada wartawan, Fitroh membenarkan adanya kegiatan penindakan di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu. “Kegiatan OTT di Medan,” ujarnya singkat saat dihubungi pada Jumat siang.
Meskipun belum diungkap siapa saja pihak yang diamankan, informasi awal menyebutkan bahwa OTT ini melibatkan beberapa pihak yang terafiliasi dengan pemerintahan daerah dan swasta. KPK saat ini masih menutup rapat identitas para terduga pelaku, termasuk dugaan kasus yang menjadi dasar operasi tersebut.
Medan bukan kali pertama menjadi lokasi OTT oleh KPK. Kota ini sebelumnya juga pernah menjadi titik panas kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pihak swasta. Hal itu menambah spekulasi bahwa OTT kali ini bisa saja berkaitan dengan proyek-proyek bernilai besar yang berjalan di wilayah tersebut.
Sumber internal di lingkungan penegak hukum mengungkapkan bahwa penyidik sudah memantau aktivitas para terduga selama beberapa waktu terakhir. Penindakan dilakukan setelah ditemukan bukti awal yang kuat, yang diduga menunjukkan praktik suap atau gratifikasi.
Hingga berita ini diturunkan, tim penyidik KPK masih berada di lapangan untuk melakukan penggeledahan dan pendalaman awal terhadap barang bukti serta dokumen penting.
Biasanya, dalam 1×24 jam setelah OTT, KPK akan menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. Jika cukup bukti, mereka bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka dan diumumkan kepada publik dalam konferensi pers resmi.
OTT di Medan ini menambah daftar panjang upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Sejumlah daerah sebelumnya juga telah menjadi sasaran operasi serupa, termasuk beberapa kota besar di Jawa dan Kalimantan.
Banyak pihak menilai langkah KPK ini sebagai sinyal bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah masih menjadi prioritas. Terlebih lagi, tahun ini banyak proyek strategis nasional sedang dikebut di berbagai provinsi, termasuk Sumatera Utara.
Warga Medan sendiri menyambut kabar OTT ini dengan penuh harap. Beberapa warganet di media sosial menyuarakan dukungan terhadap langkah KPK dan meminta agar kasus ini diusut hingga tuntas, tanpa pandang bulu.
Sementara itu, Pemkot Medan belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan keterlibatan pejabat daerah dalam OTT tersebut. Wartawan yang mencoba meminta konfirmasi masih belum mendapatkan jawaban dari pihak terkait.
Sejumlah sumber menyebutkan bahwa KPK kemungkinan akan membawa pihak-pihak yang diamankan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini umum dilakukan agar proses penyidikan berjalan lebih kondusif dan jauh dari intervensi lokal.
KPK berjanji akan segera menyampaikan informasi detail begitu proses awal penanganan selesai. “Tunggu update resmi, saat ini tim masih bekerja,” ujar seorang pejabat KPK yang enggan disebutkan namanya.
Hingga saat ini, publik hanya bisa menanti siapa sosok yang terciduk dan kasus apa yang tengah dibidik KPK dalam OTT Medan kali ini. Kejelasan diperkirakan akan terungkap dalam waktu dekat, usai gelar perkara awal dilakukan.
Bagi masyarakat Sumatera Utara, terutama Kota Medan, OTT ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap integritas pejabat publik harus terus dilakukan — dan KPK masih aktif menjaga komitmennya. (*)
