NARAKITA, JAKARTA — Menjelang tahun ajaran baru 2025/2026, suara-suara kecurigaan terhadap proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) kembali mencuat. Dugaan praktik tidak jujur, mulai dari pungli hingga jual beli kursi sekolah, membuat publik resah. Legislator dari Komisi X DPR RI, My Esti Wijayanti, angkat bicara dan menuntut sikap tegas dari seluruh pihak terkait.
Ia menekankan bahwa pendidikan bukan ruang kompromi bagi kepentingan pribadi, terlebih oleh oknum pejabat yang mencoba memanfaatkan pengaruhnya. “Jangan sampai ada yang bermain belakang, apalagi mengatasnamakan jabatan. Itu tidak bisa dibenarkan,” tegasnya, Jumat (20/6/2025).
Esti mengingatkan bahwa setiap tindakan kecurangan, termasuk permintaan jatah kursi sekolah untuk kerabat pejabat, harus ditindak secara serius. Hal ini demi menjaga integritas sistem pendidikan yang seharusnya bersih dan berkeadilan.
Masyarakat di sejumlah daerah telah menyuarakan keresahannya. Di Kota Bandung, misalnya, tersiar kabar mengenai dugaan jual beli kursi di beberapa SMP negeri, dengan harga mencapai Rp5 juta hingga Rp8 juta per kursi. Praktik ini disebut-sebut melibatkan oknum di lingkungan sekolah.
Esti mendesak agar segala bentuk pungutan liar dalam proses penerimaan murid segera diberantas. Ia menyebut praktik tersebut tak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas hak anak-anak untuk mendapat pendidikan yang layak.
“Anak-anak dari keluarga kurang mampu jadi korban kalau kursi sekolah hanya diberikan kepada yang bisa membayar. Ini mencederai prinsip keadilan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa sistem SPMB saat ini seharusnya sudah melalui perbaikan dari tahun ke tahun. Karena itu, ia menuntut pelaksanaan seleksi yang lebih baik, jujur, dan jauh dari intervensi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi.
Meski begitu, Esti menyadari bahwa sejumlah tantangan teknis masih kerap muncul. Kendala teknologi serta kurangnya literasi digital di kalangan orang tua menjadi hambatan tersendiri dalam proses pendaftaran online.
Karena itu, ia mengimbau setiap sekolah aktif mendampingi para orang tua, terutama yang belum terbiasa menggunakan sistem daring. Peran kepala sekolah dianggap sangat penting untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar dan mudah dipahami.
“Kalau kepala sekolah tidak paham sistemnya, bagaimana mereka bisa menjelaskan ke orang tua siswa? Ini harus jadi perhatian,” ujarnya.
Selain itu, Esti juga menekankan pentingnya transparansi dalam sistem pendaftaran. Ia menyarankan agar data dan posisi peserta dalam antrean bisa diakses publik secara terbuka, agar tak ada ruang bagi spekulasi dan tudingan negatif.
“Transparansi akan mencegah kecurigaan. Orang tua perlu tahu kenapa anak mereka tidak lolos dan siapa yang lolos,” tambahnya.
Langkah-langkah konkret dari pemerintah pusat dan daerah pun dianggap perlu segera dilakukan. Esti menilai, pengawasan yang aktif dan menyeluruh akan mencegah celah-celah kecurangan di level pelaksana.
“Kalau memang ada yang nakal, jangan ragu tindak secara hukum. Tak boleh ada kompromi,” tegas legislator dari DIY itu.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dani Nurahman, membenarkan bahwa Saber Pungli telah mengingatkan Pemkot terkait dugaan transaksi kursi sekolah di empat SMP negeri. Namun, ia menyebut semuanya masih dalam proses klarifikasi.
“Kalau benar terjadi, baik yang menawarkan maupun yang menyanggupi harus bertanggung jawab secara hukum,” kata Dani.
Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, membantah telah terjadi kecurangan di Bandung. Menurutnya, hasil investigasi tidak menemukan bukti kuat tentang jual beli kursi.
“Kami sudah koordinasi langsung dengan wali kota, dan tidak ada indikasi pelanggaran,” ujarnya usai pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat.
Meski demikian, sorotan publik tidak bisa diabaikan. Bagi Esti, sistem pendidikan adalah pondasi masa depan bangsa, dan jika sejak proses awalnya saja sudah tercemar, maka kerusakan yang lebih luas bisa terjadi.
Ia pun menutup pernyataannya dengan pesan tegas: jangan biarkan kepentingan politik, uang, atau jabatan merusak masa depan generasi muda. “Kalau SPMB saja tidak jujur, mau dibawa ke mana dunia pendidikan kita?” tandasnya. (*)
