BACAAJA, SEMARANG – Era ini, mendirikan perusahaan media atau pers gampang. Media online tumbuh seperti jamur di musim hujan. Banyak dan cepat.
Namun, menjadi perusahaan pers yang profesional dan sehat gak cukup dengan hanya punya website dan bisa merekrut wartawan. Ada berbagai prosedur yang harsu dipenuhi.
Legalitas badan usaha, verifikasi Dewan Pers, kompetensi wartawan, hingga perlindungan tenaga kerja juga harus menjadi perhatian pengelola media.
Hal tersebut disampaikan Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Tengah, Nurkholis, dalam kegiatan Local Media Community (LMC) Meet Up Semarang di WWW Creative Space, Jumat (20/11/2026).
Menurut Nurkholis, masih banyak media online yang beroperasi tanpa memenuhi standar perusahaan pers sesuai ketentuan Dewan Pers. Padahal, verifikasi menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola media yang profesional.
Ia menyebut, berdasarkan data yang disampaikannya, jumlah media online di Indonesia mencapai lebih dari 43.000. Namun, media yang telah terverifikasi Dewan Pers masih belum mencapai 10 persen.
“Media online ini sesuai regulasinya dari Dewan Pers itu harus terverifikasi minimal administrasi dan tahapan berikutnya adalah verifikasi faktual. Jadi harus itu sebuah keharusan,” ujarnya.
Verifikasi Berpengaruh pada Kerja Sama dengan Pemda
Nurkholis juga menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menerbitkan surat edaran gubernur pada September 2026 terkait standardisasi media untuk kerja sama dengan pemerintah daerah.
Dalam ketentuan tersebut, media online yang ingin mengakses anggaran kerja sama publikasi di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) harus memenuhi persyaratan verifikasi.
Artinya, media yang belum memenuhi ketentuan berpotensi tidak dapat mengikuti skema kerja sama publikasi yang disediakan pemerintah daerah.
Selain verifikasi, pengelola media juga perlu memastikan kelengkapan badan hukum dan kesesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Kompetensi wartawan serta perlindungan tenaga kerja juga tidak boleh diabaikan.
“Perusahaan pers yang benar itu adalah perusahaan-perusahaan yang mengikuti regulasi yang ada di Dewan Pers seperti badan hukum tadi. Yang kedua KBLI-nya sudah sesuai,” jelasnya.
Ia menegaskan, membangun perusahaan pers bukan sekadar membuat situs berita dan merekrut wartawan. Pengelola media juga memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan dan perlindungan orang-orang yang bekerja di dalamnya.
Nurkholis berharap pertemuan komunitas media lokal seperti LMC Meet Up dapat menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus meningkatkan pemahaman pengelola media mengenai standar perusahaan pers.
Menurutnya, legalitas, profesionalitas, dan kesejahteraan wartawan harus menjadi fondasi pengelolaan media, bukan sekadar pelengkap untuk memenuhi persyaratan kerja sama. (dul)

