BACAAJA, SEMARANG – LBH Semarang mengkritik langkah Komdis PSSI yang menjatuhkan sanksi kepada Persijap Jepara setelah suporternya membentangkan spanduk kritik tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi di ruang publik.
Aksi itu berlangsung di tribun Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, pada 7 November 2026. Suporter membentangkan spanduk bertuliskan “No Forest, No Future, Fuck Greed. All Eyes on Karhutla” sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan kerusakan hutan.
Bacaaja: Gus Mus hingga Wantimpres Desak Prabowo Tetapkan Karhutla Jadi Bencana Nasional
Bacaaja: “Ini Kebakaran atau Pembakaran Ya?” Ganjar Usul 5 Langkah Tangani Bencana Karhutla di Indonesia
Perwakilan LBH Semarang, M Rizieq, mengatakan suporter sepak bola memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk menyampaikan pendapat. Hak tersebut dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
“Suporter sepak bola juga memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak ini dijamin secara tegas oleh konstitusi,” kata Rizieq, Minggu (15/11/2026).
LBH Semarang juga mempersoalkan penggunaan Pasal 70 Kode Disiplin PSSI 2025 dalam menilai aksi tersebut sebagai ujaran kebencian. Menurut Rizieq, kritik terhadap persoalan lingkungan tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai tindakan menyebarkan kebencian.
Ia menjelaskan, pembatasan kebebasan berpendapat seharusnya memiliki alasan yang jelas, seperti mencegah hasutan diskriminasi, kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), maupun ajakan kekerasan.
“Sedangkan aksi suporter Persijap Jepara sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur tersebut. Mereka justru sedang memperjuangkan lingkungan hidup,” ujarnya.
Rizieq menilai kritik tersebut merupakan bentuk partisipasi publik dalam mengawasi persoalan lingkungan. Apalagi, karhutla terus berulang dan memperlihatkan persoalan serius dalam pengelolaan hutan serta penegakan hukum terhadap pihak yang merusak lingkungan.
LBH Semarang juga mengingatkan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Perlindungan itu tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pasal tersebut melindungi pejuang lingkungan dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata ketika mereka memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (bae)

