BACAAJA, SEMARANG – Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman harus menerima hukuman lima tahun penjara dalam kasus korupsi bermodus pemerasan uang THR terhadap sejumlah pimpinan OPD Pemkab Cilacap.
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Rosana Irawati, menyatakan Syamsul terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif pertama.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syamsul Auliya Rachman dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda sejumlah Rp250 juta,” kata Rosana saat membacakan putusan, Selasa (10/11/2026).
Jika denda tidak dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta atau pendapatan Syamsul dapat disita dan dilelang oleh jaksa.
Apabila penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi atau tidak memungkinkan, denda diganti dengan pidana penjara selama 90 hari.
Syamsul juga dibebani uang pengganti Rp568 juta. Namun, uang yang telah disita dalam perkara ini akan diperhitungkan untuk dikembalikan kepada para kepala OPD sesuai jumlah setoran masing-masing.
Hak Politik Dicabut
Tak hanya itu, majelis hakim juga mencabut hak politik Syamsul untuk dipilih dalam jabatan publik.
“Menjatuhkan pula pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya,” bebernya.
Majelis hakim turut menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Syamsul dikurangkan seluruhnya dari hukuman. Ia juga diperintahkan tetap berada dalam tahanan.
Setelah persidangan, Syamsul Aulia dan sang istri tetap menebar senyum. Namun, sesekali wajah Syamsul berubah getir dan murung.
Sebelumnya, mantan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono juga divonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta dalam perkara yang sama. (bae)
