BACAAJA, JAKARTA – Warga di berbagai daerah perlu mulai bersiap menghadapi ancaman cuaca ekstrem dalam beberapa bulan ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak musim hujan akan berlangsung mulai Desember 2026 hingga Februari 2027.
Pemerintah pun mulai memperkuat langkah antisipasi untuk mencegah banjir, tanah longsor, hingga bencana hidrometeorologi lainnya. Sistem peringatan dini disiapkan agar daerah yang berpotensi terdampak bisa lebih cepat mengambil tindakan.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengungkapkan, awal musim hujan tahun ini datang lebih lambat dibandingkan kondisi normal. Kemundurannya diperkirakan mencapai 20-30 hari.
“Masuknya musim hujan tahun ini mundur 20–30 hari, dan nanti puncak musim hujan ada di 3 bulan, yaitu bulan Desember 2026, bulan Januari, dan bulan Februari 2027,” ujar Faisal seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas berbagai potensi risiko akibat meningkatnya curah hujan. Fokus utamanya adalah mengantisipasi banjir dan tanah longsor, terutama di kawasan yang memiliki kerawanan bencana cukup tinggi.
Peringatan Dini Sampai Tingkat Kecamatan
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, BMKG telah menyiapkan sistem peringatan dini yang bisa memberikan informasi cuaca secara lebih terperinci.
Sistem tersebut memungkinkan pemantauan potensi cuaca hingga tingkat kecamatan. Informasi yang disampaikan mencakup prakiraan kondisi beberapa jam ke depan hingga proyeksi dalam skala bulanan.
Dengan sistem ini, pemerintah bisa mengetahui wilayah mana saja yang berstatus waspada, siaga, hingga awas.
“Jadi kecamatan mana di Indonesia yang mengalami kondisi status waspada, siaga, hingga awas,” jelas Faisal.
Informasi tersebut nantinya dipadukan dengan peta potensi banjir dan tanah longsor. Dengan begitu, pemerintah daerah maupun instansi terkait bisa menentukan langkah penanganan sebelum bencana terjadi.
Pemetaan ini dinilai penting agar penanganan tidak hanya dilakukan setelah banjir atau longsor muncul. Daerah yang terdeteksi memiliki risiko tinggi diharapkan bisa lebih dulu memperkuat kesiapan personel, peralatan, dan jalur evakuasi.
Operasi Modifikasi Cuaca Ikut Disiapkan
Selain mengandalkan peringatan dini, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Langkah ini terutama ditujukan untuk melindungi wilayah yang masih menjalani proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Melalui operasi tersebut, pemerintah berupaya mengatur distribusi hujan agar tidak terkonsentrasi di kawasan yang belum siap menghadapi curah hujan tinggi.
“Kita upayakan agar hujan tidak jatuh di daerah-daerah yang memang belum siap. Ada pembangunan-pembangunan yang sedang dikejar, itu juga akan kita jaga supaya tidak mengalami hujan ekstrem yang dapat menyebabkan bencana lanjutan,” ungkap Faisal.
Upaya ini diharapkan bisa mengurangi risiko kerusakan tambahan di kawasan yang sedang dalam proses pemulihan. Sebab, hujan ekstrem berpotensi menghambat pembangunan sekaligus memperparah kondisi wilayah terdampak bencana.
Potensi Siklon Tropis Terus Dipantau
BMKG juga memberikan perhatian terhadap perkembangan siklon tropis yang berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia.
Pada akhir 2026, potensi pembentukan siklon tropis diperkirakan lebih banyak berasal dari wilayah belahan bumi utara.
Sementara memasuki awal 2027, potensi tersebut diprediksi lebih didominasi kawasan di belahan bumi selatan atau di bawah garis khatulistiwa.
Perubahan aktivitas siklon tropis ini menjadi salah satu faktor yang terus dipantau BMKG dalam memperbarui informasi cuaca.
Faisal memastikan lembaganya akan terus menyampaikan perkembangan prakiraan dan peringatan dini kepada kementerian serta lembaga terkait.
Pemerintah berharap koordinasi lintas instansi bisa memperkuat kesiapan menghadapi puncak musim hujan. Keselamatan masyarakat, perlindungan kawasan rawan bencana, serta kelancaran pemulihan pascabencana menjadi perhatian utama selama periode tersebut. (*)
