Made Supriatma, peneliti di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura.
Di Malaysia, seorang politisi keturunan Jawa bahkan memakai bahasa Jawa, memohon kepada Prabowo untuk mengambil tindakan untuk mengatasi asap.
Hanya karena perasaannya terluka dan merasa terhina, rezim Prabowo-Gibran makin hari makin ngawur. Mereka mengambil kebijakan yang semakin sulit dimengerti nalar sehat.
Awalnya adalah soal asap kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran ini berlangsung berbulan-bulan. Yang pertama kali terkena dampaknya tentu adalah rakyat Indonesia sendiri. Namun, seperti terjadi pada banyak hal, ini adalah rezim yang tidak becus kerja. Rezim yang ketinggian cita-cita, omong besar, tetapi tidak mengerti tugas yang harus dikerjakan. Sehingga ia tampak, seperti orang Jawa bilang, seperti “kunthet menggapai bulan!’
Asap akibat kebakaran hutan itu merebak ke mana-mana. Termasuk ke negara-negara tetangga. Malaysia, Singapura, dan juga Filipina terkena. Dua negara pertama pada awalnya diam saja. Namun, warga negaranya tidak bisa diam. Mereka merasa tidak berhak menghirup asap jahanam itu.
Protes warganya kemudian ditanggapi pemerintahnya. Nah, di sinilah segala sesuatu berubah menjadi liar. Prabowo mengulang-ulang lagi pidato usangnya: Indonesia negara kaya tapi kekayaan dicuri, kita ditipu, kita diremehkan. Dan, pidato-pidatonya itu diterjemahkan oleh para bawahannya.
Negara-negara tetangga, Malaysia dan Singapura, pada awalnya menawarkan untuk membantu. Mereka bertanya, apa yang bisa kami bantu? Rezim Prabowo dari dulu memperlihatkan sikap yang tidak suka dibantu oleh negara lain.
Untuk Prabowo, bayangan bahwa kapal induk Amerika Serikat berlabuh di lepas pantai Aceh dan menjadi rumah sakit untuk korban tsunami 2004, entah mengapa sangat membekas. Di pikirannya, ini adalah intervensi asing.
Tawaran dari Malaysia dan Singapura pun ditanggapi demikian. “Kita bisa menyelesaikan sendiri!” demikian selalu kata Prabowo dan orang-orangnya. Namun, kenyataan bicara lain. Rakyat makin tercekik asap, dan warga negara tetangga pun sama saja.
Keadaan ini tentu menimbulkan kemarahan di kalangan rakyat di masing-masing negara tersebut. Ke mana mereka melampiaskan kemarahannya? Tentu kepada pemerintah mereka masing-masing. Dan pemerintah mereka bereaksi. Di Malaysia, seorang politisi keturunan Jawa bahkan memakai bahasa Jawa, memohon kepada Prabowo untuk mengambil tindakan untuk mengatasi asap.
Reaksi Indonesia? Marah dan merasa terhina. Rezim Prabowo pada awalnya memakai argumen usang, “bukankah di masa tidak ada kebakaran hutan, kami memberikan oksigen secara cuma-cuma?” Cara berpikir keblinger ini sesungguhnya ingin menghindar dari tanggung jawab.
Kemudian keadaan menjadi spiral yang beresiko tereskalasi dan tidak terkendali. Kementerian ESDM dengan tiba-tiba mengumumkan pemotongan ekspor gas ke Singapore. Walaupun Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kebijakan itu diambil karena ekonomi Indonesia saat ini ada dalam situasi “survival mode” dan Prabowo ingin memprioritaskan konsumsi dalam negeri.
Kemudian Singapura membalas dengan komentar bahwa mereka siap dengan pemotongan itu. Namun, ada juga sampingannnya, impor gas dari Indonesia itu adalah murni bisnis—dan bisnis itu terikat kontrak. Bahlil langsung menyahut, Indonesia tidak perlu kuliah dari Singapura soal kontrak. Ini tentu bahasa yang amat tidak diplomatis. Namun, tampaknya Singapura tidak ingin ada eskalasi. Sebagai negara pedagang, mereka tidak mau masuk wilayah yang akan bikin kerugian.
Singapura tidak pernah bilang akan menghentikan ekspor minyak jadi—bensin, diesel, dan berbagai produk penyulingan minyak ke Indonesia. Padahal Indonesia mengimpor 60% dari kebutuhan bensinnya itu dari Singapura. Dan kemudian tentu ada soal Morgan Stanley Capital Internasional (MSCI). Prabowo dan orang-orangnya dengan segera menuduh Singapura berada di balik ancaman penurunan status Indonesia ke “stand alone market.” Prabowo pidato marah-marah dan bilang tidak takut dengan MSCI. Politisi Gerindra, Dasco Sufmi Ahmad, bahkan bilang Indonesia akan bikin lembaga rating sendiri.
Hal yang sama juga terjadi pada kebakaran lahan dan hutan. Dengan segera, Prabowo menuduh bahwa kebakaran hutan itu dilakukan oleh perusahan-perusahan yang beroperasi dari Singapura. Negara jiran ini pun dengan segera menindaklanjuti dengan mengumumkan 10 perusahan yang berkantor di Singapura yang dicurigai membakar lahan.
Di pihak Indonesia? Tidak ada pengumuman seperti itu. Yang ada hanyalah marah-marah dan main tuduh sana sini. Yang terakhir adalah anjuran dari Kementerian Haji. Jemaah Umrah Indonesia dianjurkan tidak transit di Malaysia atau Singapura. Ini memang anjuran tetapi siapa pun tahu ini bisa jadi larangan karena birokrasi Kementerian Haji bisa mengenai mereka yang mengelola umrah. Hal-hal seperti ini membuat Indonesia tampak arogan.
Memang sudah lama ada kecurigaan di negara-negara ASEAN bahwa Indonesia ingin menjadi “big brother” untuk negara-negara ASEAN lain yang lebih kecil. Hanya satu saja yang dilupakan oleh si “Giant” ini: status big brother itu datang dengan tanggung jawab! Dan, tanggung jawab itu diukur dari kemampuan.
Kalau kamu mau jadi bos preman, kamu bertanggungjawab atas penghidupan preman-preman di bawah asuhanmu. Dan itu mengandaikan kamu mampu menyadongi kebutuhan hidupnya. Kalau cuman bisa teriak-teriak dan main ancem-ancem sana sini, ya kamu akan jadi preman yang “kakehan gludhug kurang udan.” Tampaknya itulah yang terjadi. Kita berteriak seperti petir, padahal hidup kita getir!
Sementara itu, mentalitas rezim Prabowo ini tampaknya masih berada pada geopolitik tahun 1960-an. Ia menganggap Malaysia dan Singapura sebagai penghalang kemajuan Indonesia. Lebih buruk lagi, ini kemudian tampak seperti politik Konfrontasi tahun 1960-an. Singapura menanggapi soal ini dengan sangat dingin. Perdana Menteri serta beberapa menteri mereka membuka semua rencana yang akan mereka kerjakan untuk masa depan. Rencana yang rasional, terukur, dan realistis.
Salah satunya adalah dengan menyatukan beberapa pulau dan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di sana. Terlepas dari konsekuensi bahwa ini akan memicu perlombaan nuklir di kawasan, ini adalah rencana masa depan. Selain itu, Arab Saudi bahkan sudah menempatkan penyimpan minyak di Singapura.
Mengapa Arab Saudi tidak membangunnya di wilayah Indonesia? Mengapa harus Singapura? Karena di sana ada kepastian hukum. Di sana ada jaminan bahwa kontrak akan ditepati. Indonesia sangat keras dengan hukum. Pada 2024 lalu, menteri transportasi negara itu, Subramaniam Iswaran, dihukum setahun penjara. Karena apa? Karena kasus suap. Apa yang diterimanya? Tiket menonton balapan F1, tiket menonton show Hamilton dan Harry Potter, tiket menonton Liga Inggris, serta sepeda Brompton. Suap macam beginian itu bukan suap untuk politisi dan pejabat-pejabat Indonesia. Ia bahkan sudah menjadi hak!
Mengamuk atau throwing tantrum, seperti yang dilihatkan oleh rezim Prabowo tidak akan membawa kita ke mana-mana. Bahkan, bisa jadi kita akan terisolasi. Indonesia memang bangsa yang besar jika dilihat dari jumlah manusia. Tapi kita kalah pintar, kalah strategi, kalah moral karena membiarkan korupsi merajalela, kalah rajin, dan lain sebagainya. Kita sebenarnya bangsa yang kecil, yang suka tantrum dan menyelesaikan masalah dengan tantrum. Sehingga, ketika tetangga kita bicara optimisme menghadapi masa depan, kita menangis meronta-ronta di lantai, meratapi kesuksesan orang lain.
Haruskah kita selamanya begini? Akan lebih baik kalau kita bekerja sama untuk makmur bersama, bukan? Itulah sebenarnya prinsip ASEAN yang sekarang sedang dirusak oleh Prabowo. Hasilnya, saya yakin, akan merusak kita. Nah, jika demikian halnya, akankah rezim ini kita biarkan merusak apa saja yang disentuhnya? (*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
