Abdullah Ulul Albab, mahasiswa Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Walisongo Semarang.
Ada nilai kesetaraan, efisiensi anggaran, hingga kesempatan bagi pejabat untuk merasakan langsung kualitas pelayanan publik.
Pejabat publik seharusnya tidak hanya membuat kebijakan transportasi. Tetapi juga merasakan langsung layanan yang digunakan masyarakat. Satu di antaranya yaitu dengan membiasakan diri naik bus, kereta, atau sepeda untuk beraktivitas.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai kebiasaan tersebut dapat menjadi cerminan kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat.
Ia mencontohkan, sejumlah negara Eropa seperti Swedia, Belanda, dan Jerman. Di negara-negara tersebut, penggunaan transportasi publik oleh pejabat bukan hal asing. Bahkan, anggota parlemen Jerman mendapat fasilitas BahnCard 100 untuk menggunakan jaringan kereta api.
Sementara di Belanda, budaya bersepeda juga dipraktikkan para pejabat, termasuk mantan Perdana Menteri Mark Rutte yang dikenal sering mengayuh sepeda menuju kantornya.
Menurut Djoko, kebiasaan tersebut bukan sekadar gaya hidup ramah lingkungan. Ada nilai kesetaraan, efisiensi anggaran, hingga kesempatan bagi pejabat untuk merasakan langsung kualitas pelayanan publik.
Ia menilai Indonesia, khususnya Jakarta, sebenarnya memiliki peluang menerapkan kebiasaan serupa. Terlebih, transportasi umum di Ibu Kota terus berkembang dan semakin menjangkau kawasan perkantoran pemerintahan.
Djoko mengusulkan agar pejabat kementerian dan pimpinan lembaga membiasakan diri menggunakan transportasi umum, termasuk ketika menghadiri agenda pemerintahan di Istana Negara.
Bahkan, ASN di kementerian dan lembaga pusat dapat dijadwalkan menggunakan transportasi umum setidaknya sekali dalam sepekan. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa menjadi cara sederhana untuk menguji kualitas layanan transportasi publik dari sudut pandang penggunanya.
Dengan begitu, pejabat tidak hanya menerima laporan di balik meja. Tetapi juga mengetahui langsung persoalan yang dihadapi masyarakat saat menggunakan angkutan umum.
Kebiasaan ini diharapkan mendorong lahirnya kebijakan transportasi yang lebih responsif, sekaligus memperkuat kedekatan antara pemimpin dan masyarakat. (*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
